Disdikpora Wonosobo Tegaskan Sekolah Negeri Tak Boleh Tolak Siswa Difabel

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Sekolah setingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Wonosobo wajib menerima siswa difabel. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Wonosobo mewujudkan pendidikan inklusif.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Wonosobo Musofa mengatakan, kebijakan ini telah diterapkan beberapa tahun terakhir. "Artinya, tidak boleh sekolah itu menolak siswa penyandang disabilitas," kata Musofa, Minggu (12/10).

Menurut Musofa, jika ada peserta didik disabilitas, maka sekolah harus memberikan layanan yang sesuai. "Meskipun ada kendala, seperti ketersediaan guru, prosesnya terus berjalan," lanjutnya.

Baca juga: AirNav dan Museum Batik Pekalongan Ajak Anak Difabel Nyolet Bareng

Baca juga: Aipda Randy, Polisi Difabel Magelang yang Mengabdi dan Berdayakan Ketahanan Pangan

Hasil pendataan Disdikpora Wonosobo, saat ini ada 579 siswa difabel yang dilayani di 229 sekolah inklusi. Disdikpora Wonosobo pun telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD).

"Kami lakukan visitasi ke satuan pendidikan untuk mengidentifikasi jenis disabilitasnya, kemudian anak-anak ini kami bawa untuk tes psikologis," terang Musofa.

Setelah identifikasi dan asesmen dilakukan, barulah dilakukan treatment kepada peserta didik. Namun, sebelumnya, guru-guru juga diberikan pelatihan khusus sesuai jenis disabilitas yang dihadapi siswa.

Setidaknya, sebanyak 476 guru dari berbagai jenjang pendidikan telah mengikuti pelatihan intensif. Hanya sekolah yang memiliki peserta didik disabilitas yang menjadi prioritas dalam pelatihan guru, mengingat keterbatasan sumber daya.

"Pelatihan ini kami lakukan setiap tahun, bekerjasama dengan perguruan tinggi," ujarnya.

Disdikpora Wonosobo juga tengah memperbaiki fasilitas sekolah agar ramah bagi siswa difabel, terutama bagi anak-anak yang menggunakan kursi roda. Setiap bangunan sekolah baru, kini dirancang dengan aksesibilitas sebagai syarat utama.

Menurut Musofa, pola pikir bahwa anak difabel hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) harus diubah. Ia menilai bahwa anak-anak disabilitas justru harus berbaur dengan lingkungan umum.

"Di SLB itu anak-anak difabel ngumpul semua. Padahal, di masyarakat, mereka hidup berdampingan dengan yang non-disabilitas," ujarnya.

Karena itu, konsep inklusi ini diharapkan bisa menyiapkan anak-anak menghadapi kehidupan nyata yang lebih heterogen. Sementara, untuk kurikulum dan tes akademik, sekolah telah menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. 

Ke depan, dia berharap agar tidak ada lagi keraguan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak difabel ke sekolah umum. Ia juga berharap, tenaga pendidik di Wonosobo lebih memahami peran besar mereka dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak. (Imah Masitoh)