Ganjar Pranowo: Pengajian Akbar Maulid Nabi Kanzus Sholawat Pekalongan Disepakati Ditunda

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pengajian Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kanzus Sholawat Pekalongan telah disepakati ditunda.

Penundaan ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kesepakatan ini diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai silaturahmi ke kediaman Habib Luthfi di Kota Pekalongan, Kamis (17/12/2020) malam.

"Saya sowan ke Habib Luthfi bersama Pak Kapolda dan Pak Pangdam membahas rencana pengajian Maulid Akbar Kanzus Shalawat yang rencananya digelar Habib Luthfi pada Minggu (20/12/2020) mendatang.

Namun, melihat situasi saat ini kami sepakati untuk menunda sampai waktu yang belum ditentukan," kata Ganjar.

Dia berharap program vaksinasi segera dilakukan.

Jika itu sudah dilakukan, penyelenggaraan acara apapun termasuk acara keagamaan dapat dilakukan seperti dahulu sebelum terjadi pandemi.

"Ini demi menyempurnakan acaranya dan membuat semuanya aman dan nyaman," terangnya

Selain membahas penjadwalan ulang acara Maulid Nabi Muhammad di kediaman Habib Luthfi, Ganjar juga menegaskan bahwa pihaknya sepakat tidak ada perayaan-perayaan pergantian tahun.

"Tidak boleh ada keramaian dan seluruh masyarakat diminta mendukung.

Karena ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia dan dunia.

Hampir semua negara sekarang sangat berhati-hati, maka kita juga sangat berhati-hati. Saya sudah kirimkan surat edaran ke Bupati/Wali Kota terkait hal ini dan harapannya mereka membantu," imbuhnya.

Penundaan Sekolah Tatap Muka

Sebelumnya Ganjar Pranowo juga meminta ada penundaan pembelajaran secara langsung di kelas.

Kebijakan itu dituangkan dalam surat edaran nomor 445/0017480 yang ditujukan bupati dan wali kota se-Jateng.

Ada empat poin penting yang dituangkan dalam surat tersebut.

Keempatnya ditulis sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest).

Empat point itu secara garis besar yakni pembatasan kegiatan masyarakat saat Tahun Baru dan perayaan kemenangan pilkada, menunda pembelajaran tatap muka di semua level pendidikan, optimalkan pmebelajaran jarak jauh, dan menambah jumlah tempat tidur di ruang isolasi dan ICU.

Khusus penundaan pembelajaran tatap muka, berlaku untuk seluruh daerah di Jateng.

Terutama, daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 tinggi.

"Kalau kemudian kondisi di daerah itu ternyata peningkatan Covid-nya tinggi ya jangan dulu.

Tidak boleh. Tunda semuanya.

Rak sah kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).

Dalam surat edaran, secara khusus Ganjar meminta agar satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Dikmas untuk menunda PTM.

Ganjar menegaskan, sarana prasarana hingga standar operasional prosedur harus disiapkan dengan maksimal.

"Sekarang kita sudah punya itu, terus kemudian gurunya, muridnya, wali murid atau ortu kita siapkan semua," ucapnya.

Karena kondisi pandemi Covid-19 belum pasti sehingga memungkinkan untuk menunda terlebih dahulu kegiatan pembelajaran langsung.

Ganjar mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Namun, dengan catatan, masyarakat disiplin protokol kesehatan dan vaksin mulai dilakukan.

Selain itu, juga ada penurunan kasus di daerah tersebut sehingga semuanya bisa dipastikan aman.

Namun, Ganjar pesimis itu bisa dilakukan pada Januari.

"Kecuali nanti tiba-tiba terjadi penurunan drastis gitu ya.

Di awal-awal bulan, masyarakat taat, vaksin mulai masuk, terjadi penurunan, ya bukan tidak mungkin dibuka.

Tapi rasa-rasanya kalau Januari kok belum," tandasnya.

Selain itu, gubernur juga menegaskan agar sarana pendidikan memiliki sarana dan prasarana untuk antisipasi penularan covid.

Serta standar operasional prosedur harus disiapkan dengan maksimal.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Hari Wulyanto akan menjalankan penundaan pembukaan sekolah atau pelaksanaan PTM mulai Januari 2021 sebagaimana surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah.

"Iya benar, pak gubernur perintah untuk menunda PTM dulu.

Sampai kapannya, menunggu instruksi pak gubernur," kata Hari. (Dro)