Breaking News:

Defisit APBN Membengkak, Sri Mulyani: Sudah Melebihi Aturan di Perpres 72

"Itu berarti dari keseimbangan primer kita yang Rp 582,7 triliun, defisit itu 83,2 persen dari Perpres 72...." Menteri Keuangan Sri Mulyani

Editor: rustam aji
Kompas.com/Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per November 2021 mencapai Rp 883,7 triliun atau 5,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka itu makin besar dibandingkan dengan yang ada di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

"Itu berarti dari keseimbangan primer kita yang Rp 582,7 triliun, defisit itu 83,2 persen dari Perpres 72. Angka keseimbangan primer yang menurun atau defisit besar maupun defisit ke secara keseluruhan Rp 883 triliun menunjukkan kenaikan defisit yang sangat besar dibandingkan tahun lalu," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12).

Sementara, realisasi defisit APBN di periode sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 369,9 triliun atau 2,34 persen terhadap PDB.  Menurut Sri Mulyani, semakin besarnya defisit APBN karena dampak pandemi virus corona atau Covid-19 yang memukul perekonomian.

"Hal ini yang menggambarkan bagaimana Covid-19 mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara," katanya.

Adapun, dia menambahkan, realisasi pendapatan negara per November 2020 sebesar Rp 1.423 triliun dan belanja Rp 2.306,7 triliun.  "Kita lihat dari sisi pendapatan negara sampai November 2020 terkumpul Rp 1.423 triliun. Sementara, belanja negara kita sampai dengan November 2020 sebesar Rp 2.306,7 triliun," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara menyebut kegiatan masyarakat sudah mulai membaik meskipun jika melihat pada Desember 2020 ini juga terdapat kenaikan jumlah kasus positif Covid-19. Pemerintah kata dia tentu mengharapkan kenaikan kasus Covid-19 tidak menimbulkan dampak terhadap mobilisasi masyarakat yang menurun.

"Memang ini berarti dibutuhkan disiplin kesehatan yang luar biasa keras oleh semua pihak karena kalau tidak maka kita harus menginjak rem. Kemudian, akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada kegiatan ekonomi," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya melihat bahwa pemulihan aktivitas masyarakat dengan meningkatnya aktivitas di luar rumah sudah mulai semenjak pertengahan tahun yaitu Juli hingga Agustus. "Namun, akselerasi yang lebih cepat mungkin tertahan oleh adanya penyebaran Covid-19 yang meningkat. Terutama, pada bulan September yang sempat terjadi PSBB diperketat dan sekarang pada bulan Desember," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, secara khusus mobilitas masyarakat di berbagai tempat seperti  pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan di tempat kerja menunjukkan ada sedikit penurunan. "Hal ini akibat ada kenaikan jumlah (kasus positif) Covid-19," ujar eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Pembiayaan Utang

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga memaparkan terkait pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah mencapai Rp 1.104,8 triliun. Sri Mulyani mengatakan, jumlah pembiayaan APBN ini meningkat 162 persen dibanding realisasi periode sama tahun lalu Rp 421 triliun.

"Ini agak di atas dari Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039 triliun atau dalam hal ini terjadi kenaikan 162 persen dibandingkan tahun lalu yang pembiayaannya adalah sebesar Rp 421 triliun," ujarnya.

Untuk pembiayaan utang menutup defisit APBN mencapai Rp 883,7 triliun atau 5,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga naik 140,2 persen.  Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 1.065,1 triliun per November 2020 atau naik dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 443,4 triliun.

Kemudian, Menkeu menambahkan, juga ada sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 221,1 triliun. "Sampai dengan November 2020 ini kita mendapatkan atau masih memiliki SILPA sebanyak Rp 221,1 triliun," ujarnya.(Tribun Network/van/wly)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved