Breaking News:

Pilkada 2020

MK Sudah Terima 87 Permohonan Gugatan Pilkada 2020, Terbanyak Terkait Pilbup 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020.

Editor: m nur huda
Antara Foto/Hafidz Mubarak A
ILUSTRASI Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020.

Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat lebih dibanding pada Jumat (18/12/2020) sore.

Ketika itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

"(Sekarang) sudah 87 (permohonan)," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi Tribun, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Istana Kabarkan Pemanggilan Calon Menteri Diperkirakan Mulai Hari Ini, Jumlah Masih Digodok

Baca juga: Lesti Syok Masuk Peringkat 5 Wanita Tercantik di Dunia, Berikut Metode Penetapan Top Beauty World

Baca juga: Virus Corona Jenis Baru dari Inggris Sudah Sampai Australia, Puluhan Penerbangan Dibatalkan

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020 & Kata Mutiara yang Menginspirasi

Fajar menerangkan, dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 77 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat sembilan permohonan.

Sementara untuk Pilgub yakni pilkada Bengkulu pasangan calon nomor urut 3 Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap menghadapi sengketa hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Serangkaian rapat koordinasi dan bimbingan teknis telah dilakukan KPU.

Rapat koordinasi yang dilangsungkan dua bagian. Yaitu koordinasi internal bersama KPU daerah yang menyelenggarakan Pilkada, serta koordinasi eksternal antara KPU dengan MK.

"KPU telah melakukan serangkaian rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) dalam persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada (PHPU) di MK," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asyari.

Adapun bimbingan teknis juga dilangsungkan dalam dua bagian, yakni internal antar KPU RI dengan KPU daerah, dan eksternal melibatkan MK dengan KPU daerah sebagai pesertanya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved