TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Semarang selama beberapa hari, Korwil VII KPK RI menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu yang ditekankan oleh KPK adalah optimalisasi PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan juga tempat hiburan.

Hal itu dikemukakan oleh Kasatgasgah KPK, Adlinsyah M. Nasution, Rabu (23/12).

Adlinsyah menjelaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan terdapat 13 mata pajak yang dikelola daerah, 4 di antaranya yaitu Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, dan Parkir.

"Ke empat mata pajak tersebut merupakan wajib pungut pajak yang pembayarannya ‘dititipkan’ melalui konsumen untuk kemudian disetorkan ke Pemerintah kota melalui Bapenda," terang Bang Coki, sapaan akrab Ketua Kasatgasgah KPK RI tersebut.

Untuk mempermudah pemantauan dan pengendaliannya, KPK akan bekerja sama dengan Pemerintah kota Semarang dan Bank Jateng dalam menyediakan alat rekam transaksi.

Dengan alat tersebut, Adlinsyah berharap pembayaran keempat mata pajak tersebut bisa sesuai dengan transksi sebenarnya karena alat tersebut akan menyimpan dan menyinkronkan data yang dapat dilihat di dashboard dan dimonitor oleh KPK, Bapenda, dan Bank Jateng.

“Dengan dipasangnya alat tersebut harapannya wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh sehingga tidak ada lagi kasus penunggakan.

Kami juga akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan alat tersebut tidak dimatikan agar dapat menyampaikan data secara utuh kepada Bapenda,” tegasnya.

Karena banyaknya potensi usaha di Kota Semarang pihaknya mengungkapkan bahwa rencananya di tahun 2021 mendatang akan dipasang kurang lebih 2.000 alat yang dilakukan selama 1 tahun.