Pentagon Persiapkan Skenario Antisipasi Kemungkinan Trump Terapkan Darurat Militer

TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON - Pentagon secara diam-diam membahas skenario tindakannya sebagai tanggapan terkait kemungkinan penerapan darurat militer oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini Donald Trump, menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021.

Demikian dikutip dari sumber Departemen Pertahanan AS yang enggan disebutkan namanya.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (27/12/2020), laporan tersebut telah dibantah keras oleh Trump sebagai President of The United States (POTUS) yang menggambarkannya sebagai berita hoax melalui cuitan di Twitter pribadinya.

Baca juga: Wisata Bandungan Buka di Liburan Akhir Tahun, Protokol Kesehatan Diperketat

Baca juga: Virus Corona Jenis Baru Kian Cepat Menyebar, Kini Terdeteksi di Swedia

Baca juga: Akun Instagram Hilang karena Banyak yang Report, Nikita Mirzani: Ini Sudah Ke-16 Kali, Jadi Santai

Baca juga: Kasatpol PP Geram Bubarkan Kerumunan Sejumlah Tempat di Semarang Tadi Malam 

Sementara itu sumber tersebut mengklaim bahwa pejabat Pentagon bersama dengan Kepala Unit Militer yang ditempatkan di dekat Washington, kini 'dalam kondisi siaga'.

Karena mereka terlibat dalam perencanaan kontingensi rahasia jika angkatan bersenjata dipanggil untuk menjaga atau memulihkan ketertiban sipil selama pelantikan dan masa transisi.

Sumber itu menambahkan, karena pandemi virus corona (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini, Trump kini memiliki 'kekuatan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya'.

Ini mungkin akan membuatnya percaya diri, terutama jika ia mendengarkan dukungan tertentu bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan berada di atas hukum.

Sumber internal tersebut menggambarkan darurat militer sebagai 'paradigma yang salah untuk memikirkan potensi bahaya di masa depan'.

Ini merupakan tindakan yang mungkin saja akan diambil Trump bulan depan.

Dalam Dokumen Tindakan Darurat Presiden (PEAD), termasuk di dalamnya perintah eksekutif, pesan presiden, dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang didistribusikan ke berbagai departemen dan lembaga pemerintah.

Menurut sumber tersebut, salah satu yang tertuang dalam PEAD, yakni Directive 20, diduga membahas rencana darurat militer ini.

Mereka menjelaskan bahwa arahan tersebut akan diterapkan jika AS menjadi sasaran serangan bersenjata, dihancurkan, dan pekerjaan pemerintah negara bagian serta lokal dilumpuhkan.

Jenderal Flynn Menyerukan Darurat Militer di 6 Negara Bagian

Pernyataan itu mengikuti arahan mantan Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden AS, Jenderal Michael Flynn yang mengatakan pada pekan lalu bahwa Trump harus memberlakukan darurat militer di enam negara bagian.

Selain itu, juga harus 'mengambil kemampuan militer' dalam upaya untuk 'menjalankan kembali' Pemilu 3 November di enam negara bagian itu.