Breaking News:

Berita Nasional

Jubir Kemenag Tegaskan Setelah FPI Bubar Urusan Dakwah Juga Dilarang Gunakan Simbol

Kemenag menilai pelarangan organisasi FPI yang dilakukan pemerintah diputuskan melalui pertimbangan matang dan dasar hukum yang kuat.

Editor: m nur huda
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Papan nama FPI yang terpampang di Markas FPI, Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). (KOMPAS.com/Ihsanuddin) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menilai pelarangan organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh pemerintah pada Rabu (30/12/2020), diputuskan melalui pertimbangan matang dan dasar hukum yang kuat.

Untuk itu, segala hal yang terjadi sebagai dampak dari pelarangan tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum pula.

Juru Bicara Kemenag Abdul Rochman, dalam siaran persnya pada Tribunjateng.com, mengatakan, dengan adanya pelarangan tersebut, maka seluruh aktivitas FPI dilarang.

Begitu juga dengan para aktivisnya, dilarang melakukan aktivitas apapun, termasuk Rizieq Shihab yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

"Konsekuensi dari pelarangan ini jelas, bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan di tengah masyarakat. Termasuk dalam urusan dakwah, mereka juga tak diperkenankan lagi membawa-bawa nama dan simbol FPI lagi,” ujar Rochman di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Konsekuensi legal lain dari pelarangan FPI ini adalah semua pihak termasuk anggota FPI harus menghormati dan menjunjung tinggi aspek hukum.

Untuk itu, Kemenag meminta kepada para pimpinan dan anggota eks FPI untuk menaati keputusan final pemerintah ini dengan tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baru yang justru berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Kedewasaan berdemokrasi harus diutamakan dalam kerangka mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh kedamaian.

Di sisi lain, Kemenag juga mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas yang telah terjalin selama ini. Masyarakat Indonesia diajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas atau memiliki kepentingan lain di balik pembubaran FPI.

“Kemenag juga mendorong kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi masalah ini. Jangan sampai justru membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang kini terus mewujudkan situasi aman dan damai,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved