Penanganan Corona
3.011 Warga Sragen Tertular Corona, 224 Orang Sudah Dirawat, Ruang Karantina Tak Cukup
Semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 mengakibatkan dua RSUD rujukan di Sragen maupun gedung karantina Technopark penuh.
Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Angka kesakitan karena Covid-19 di Kabupaten Sragen terus naik. Data per hari ini, orang terkonfirmasi sebanyak 3.011 dengan 224 orang dirawat.
Semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 mengakibatkan dua RSUD rujukan di Sragen maupun gedung karantina Technopark penuh.
Anggota DPRD Sragen, Fatchurrahman desak Pemerintah Daerah (Pemda) Sragen untuk segera meminta RS swasta di Sragen menyediakan ruang karantina.
"Kasus Covid-19 di Sragen terus naik, sehingga ketersediaan ruang untuk karantina harus menjadi perhatian. Sementara daya tampung untuk karantina ataupun isolasi."
"Yang disediakan oleh dua RSUD baik Sragen maupun Gemolong dan technopark sudah tidak mampu untuk menampung," kata Fatchur, Minggu (3/1/2021).
Fatchur yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen itu menyampaikan satu-satunya jalan, pemerintah daerah harus menekan rumah sakit swasta di Sragen untuk menyediakan atau menjadikan tempat isolasi atau karantina.
Hingga kini, Fatchur menyampaikan Sragen belum melakukan pendekatan itu. Dia meminta dalam waktu dekat ini, pemerintah harus berani memanggil rumah sakit swasta untuk siap untuk menampung pasien Covid-19.
Fatchur mengingat setidaknya ada tujuh RS swasta di Sragen yakni RSI Amal Sehat, RS Sarila Husada, RS Rizky Amalia, RS Ibnu Sina, RS Mardi Lestaru, RS PKU Muhammadiyah dan RS Assalam.
"Jadi pemerintah harus menekan, karena sesuai aturan dari kementerian RS swasta boleh menampung. Solo saja sudah beberapa RS bisa menampung pasien positif Covid-19," lanjut dia.
Menurutnya, selama ini jika ada pasien Covid-19 di rumah sakit swasta akan dilarikan ke dua RSUD dan Technopark. Dia tidak ingin jika langkah ini tidak segera ditempuh masyarakat akan jadi korban.
Terkait tersedia atau belum ruang isolasi, Fatchur menyampaikan apabila RS segera ditunjuk RS akan secara otomatis menyediakan tempat khusus kamar isolasi.
"Saya kira itu tidak terlalu sulit. Toh jika di RS swasta ada pasien Covid-19 kan juga akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah pusat. Semua tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah," tuturnya.
Terkait berapa besaran anggaran per hari untuk merawat 1 pasien Covid-19, Fatchur tidak mengetahui pasti jumlahnya. Namun ia meminta Pemda agar segera memikirkan hal tersebut. (uti)