Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Nasional

Fahri Hamzah Ingatkan Risma Soal Blusukan: Staf-nya Harus Kasih Tahu, Beda Walikota & Menteri

Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberi tanggapan soal blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Editor: m nur huda
YouTube Sekretariat Presiden
Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapat anugerah Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi yang dianggap layak dan memiliki kontribusi terhadap bangsa. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberi tanggapan soal blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Dalam cuitannya di akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021), ia menyebut, Risma harus diingatkan terkait perbedaan jadi wali kota dan menteri.

Fahri Hamzah lalu menjabarkan perbedaan kerja wali kota dan menteri.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Melejit Ungguli Ganjar Pranowo Menurut Survei Capres Vox Populi

Baca juga: Gunung Semeru Muntahkan Lava Pijar 3 Kali Tadi Malam, Terdengar Dua Kali Letusan

Baca juga: Seorang Pramugari Tewas di Bak Mandi Hotel, Diduga Diperkosa & Dibunuh Saat Tahun Baru

Baca juga: Kak Seto Sarankan Hak Asuh Gempi Diserahkan ke Gading Marten

"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri.

Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode.

Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.

Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulisnya.

Ia lalu menyoroti soal blusukan Risma di sejumlah tempat di Jakarta sebelumnya.

Menurutnya, masih banyak permasalahan yang dialami masyarakat di daerah terpencil.

"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana.

itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat.

Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat.

Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," jelas Fahri Hamzah.

Selanjutnya, Fahri menyebutkan sejumlah tugas yang menurutnya sebagai kerja negara.

"Kalau ada data, analisa, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur2 struktural.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved