Tak Ada Pengumuman saat Airlangga Hartarto Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Sangat Disayangkan

"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh.

Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.

Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.

Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.

"Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh.

Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang," ucap dia.

Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.

Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu.

Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sebagaimana diketahui, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Langkah yang dilakukan Airlangga ini membuat publik bertanya-tanya kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terkonfirmasi positif Covid-19 ?

Hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Airlangga Hartarto pernah terinfeksi virus corona. (*)