Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Sragen

YUNI SRAGEN, 100 Hari Kerja Sragen, Prioritaskan Mengubah Stigma Negatif Gunung Kemukus

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati akan prioritaskan mengubah stigma negatif Gunung Kemukus.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/MAHFIRA PUTRI MAULANI
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati didampingi Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno ketika memberikan masker kepada pengendara sepeda onthel, Rabu (16/12/2020) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Periode kedua masa kepemimpinan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati akan prioritaskan mengubah stigma negatif Gunung Kemukus.

Yuni, sapaan akrabnya, menuturkan Gunung Kemukus akan dikemas menjadi wisata keluarga dan wisata religi. Bahkan rencana ini dikatakan Yuni didukung penuh oleh pemerintah pusat.

Gunung Kemukus dilirik menjadi Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satu program prioritas nasional. Program ini ide

Suasana ritual Larap Slambu makam Pangeran Samudro di komplek pemakaman Gunung Kemukus Sragen, Rabu (19/8/2020).
Suasana ritual Larap Slambu makam Pangeran Samudro di komplek pemakaman Gunung Kemukus Sragen, Rabu (19/8/2020). (Istimewa)

ntik dengan pembangunan fisik dan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Yuni didampingi Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno, Sekretaris Daerah Tatag Prabawanto, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto, Kepala Bappeda Litbang Sragen Zubadi ketika berbincang dengan Tribunjateng.

Perlu diketahui, selama ini Gunung Kemukus menjadi tempat ziarah Pangeran Samudro sekaligus menjadi cara untuk seseorang meminta sebuah keinginan.

Sekda mengatakan apabila keinginan itu ingin terwujud atau berhasil seseorang tersebut harus melakukan hubungan suami istri tidak dengan pasangannya atau dengan seseorang yang berada disana.

Sampai hari ini pun, kata Yuni stigma Gunung Kemukus masih seperti itu yakni mengarah ke hal negatif. Latar belakang inilah yang membuat Yuni berkomitmen penuh merubah stigma tersebut.

"Prioritasnya saya ingin merubah stigma negatif Gunung Kemukus kemudian pemandian air hangat Bayanan, kita akan perbaiki. Sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Sragen bangkit."

"Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita walaupun over pendapatan, tapi semua berada di pajak dan retribusi dan sektor pariwisata sangat minim sekali," terang Yuni.

Yuni tidak menampik Kabupaten Sragen tidak mempunyai sumber daya alam seperti di Kabupaten Karanganyar. Namun pihaknya bisa mengolah Gunung Kemukus dan Bayanan menjadi lebih baik.

Merubah menjadi citra yang baru ini dikatakan Yuni sudah dimulai seperti membangun infrastruktur dan fasilitas diperbaiki hingga ditambah.

Yuni mengaku pihaknya mendapatkan dana pemerintah pusat sebesar Rp 68 miliar. Bupati telah melakukan peninjauan dan baru 1,5% yakni penataan gerbang masuk, penataan lahan parkir, penataan ruang terbuka hijau kemudian fasilitas.

Makam pangeran Samudro dikatakan Yuni tidak akan tertutup lagi seperti saat ini. Dibuat terbuka, untuk pembelajaran. Pihaknya akan membuat relief cerita tentang Pangeran Samudro.

Cerita ini akan dibuat agar masyarakat paham siapa sebenarnya Pangeran Samudro, jejak langkahnya selama ini hingga agar stigma negatif masyarakat perlahan hilang

Wabup Dedy mengatakan tidak hanya merubah citra, namun  juga akan merubah kehidupan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pihaknya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di sekitar Gunung Kemukus.

"Sehingga tidak hanya adanya kemauan pemerintah tapi juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk mendukung proyek besar yang sudah kita gagas sejak lama," kata Dedy.

Dedy melanjutkan komentar masyarakat hingga saat ini menyambut baik, sepanjang masyarakat sekitar dilibatkan dalam pada kegiatan pariwisata yang akan diperbarui.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Sragen Zubadi menyampaikan Kabupaten Sragen pada 2021 akan sesuai dengan visi misi bupati. Yakni penataan kota hingga peningkatan sumber daya manusia.

Yuni mengatakan dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Sragen. Sehingga pada periode keduanya ini pihaknya akan membuat Sragen lebih nyaman untuk di huni.

Selain itu ada nilai jual yang dapat dinikmati oleh para pengendara jalan. Adanya tol membuat pengendara yang melintas tidak akan mampir apabila tidak ada yang berkesan di Sragen.

"Sekarang masuk Sragen lalu keluar nggak ada kesannya, tidak berbekas. Apalagi jalur tol sudah ada orang mau belok ke Sragen juga mau lihat apa? dulu waktu belum ada tol, Sragen masih dilewati untuk transit mencoba kuliner. Sehingga memang harus dikemas semakin baik," katanya.

Penataan kota dimulai dari menata Alun-alun Sasono Langen Putro, merevitalisasi Pasar Kota hingga Pasar Joko Tingkir. Kedua pasar ini diharapkan menjadi bisnis baru yang representatif. Ditambah adanya dua exit tol di Sragen.

Sistem Keuangan

Baiknya penyelenggaraan di sebuah pemerintahan salah satu diantaranya harus disupport dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Sistem keuangan Kabupaten Sragen terhitung sangat baik. Bahkan Sragen mendapatkan lima kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sragen sudah lima kali WTP, salah satu indikator kita sudah mengelola keuangan dengan baik. Jadi kita mengelola uang sudah by sistem, baik dari pendapatan maupuan belanja. Disupport oleh sistem non tunai," kata Kepala BPKPD Sragen Dwiyanto.

Sistem non tunai sendiri dikatakannya telah berjalan tiga tahun terakhir. Bahkan mulai tahun ini, belanja di tingkat desa seluruhnya menggunakan sistem non tunai.

Sistem non tunai di tingkat desa ini kalo pertama yang sudah berjalan di Indonesia. Sementara kabupaten/kota yang lain masih dalam proses dan menuju hal tersebut.

"Salah satu strategi agar pengaturan keuangan lebih baik, transparan akuntabel terkontrol oleh pimpinan. Kedepan sistem ini akan semakin baik, apalagi sekarang dari Kemendagri sudah ada sistem baru semoga kedepan lebih baik lagi," kata Dwi.

Tiga tahun terakhir non tunai, Dwi mengatakan tidak bisa secara bersamaan, namun secara bertahap. Baru pada 2020 seluruh SKPD sudah full menggunakan dan pada 2021 sampai tingkat Desa ditargetkan akan semuanya.

Bupati menambahkan hal ini membuat fungsi kontrol berjalan. Yuni menyampaikan melakukan kebijakan ini tidaklah mudah. Namun dirinya meyakini hal ini bisa menyelamatkan teman-teman di desa agar tidak korupsi.

"Mungkin beberapa orang menganggap ini hal yang sulit, tapi bagi kita dan saya ini menyelamatkan teman-teman kepala desa. Dimana kadang-kadang SDM-nya kurang, kita menjaga untuk kebaikan semuanya," katanya. (*)

--

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved