Di Rekonstruksi Suap Bansos Covid-19, Operator Ihsan Yunus Terima Rp 1,5 Miliar dan 2 Brompton

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus ternyata ikut hadir dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) guna membahas penyediaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Fakta itu terungkap dari rekonstruksi tim penyidik KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/2).

Reka ulang itu digelar bagian dari proses pengusutan dugaan rasuah bansos Covid-19 yang membelit eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam rekonstruksi adegan pertama, Ihsan yang diperankan oleh orang lain terlihat sedang melakukan pertemuan dengan tersangka yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, M. Syafi'i Nasution. Pertemuan itu digelar di ruangan Syafi'i pada Februari 2020 lalu. Tapi dalam rekonstruksi tersebut, tim penyidik KPK tidak menunjukkan isi pembicaraan yang terjadi.

Selain ikut hadir dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) melalui operatornya, Agustri Yogasmara alias Yogas diduga juga menerima suap sebesar Rp1,53 miliar dari Harry Van Sidabukke. Uang tersebut diberikan Harry di dalam mobil pada Juni 2020 di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pemberian uang dilakukan di kursi belakang mobil.

Kemudian, Harry kembali bertemu dengan Yogas pada November 2020 di kantor PT Mandala Hamonangan Sude. Saat itu Harry memberikan dua sepeda Brompton ke Yogas. Dua sepeda mahal itu dimasukkan Harry ke bagasi mobil.

Dalam rekonstruksi Harry dan Yogas juga pernah bertemu pada Mei 2020. Pertemuan mereka itu ditampilkan penyidik pada adegan ketiga rekonstruksi. Dalam rekonstruksi itu tidak ada percakapan antara Yogas dan Harry. Penyidik hanya memperagakan gambaran kejadian saat rekonstruksi.

Dalam kasus ini Ihsan Yunus yang kini menjadi anggota Komisi II DPR RI diduga mengetahui seputar perkara yang menyeret Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial Kabinet Presiden Jokowi dari kader PDIP. Penyidik KPK sempat mengagendakan pemeriksaan Ihsan sebagai saksi pada Rabu (27/1) lalu. Hanya saja agenda meminta keterangan itu batal lantaran surat pemanggilan saksi belum diterima Ihsan.

Dalam proses perkembangan penanganan perkara, penyidik juga sudah menggeledah rumah orang tua Ihsan di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Dari sana, penyidik mengamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang disinyalir terkait dengan perkara. Selain itu, adik Ihsan yang bernama Muhammad Rakyan Ikram pun sudah diperiksa sebanyak dua kali. Lembaga antirasuah menduga perusahaan Rakyan turut mendapat paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Juliari, empat tersangka lainnya adalah PPK Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Dalam kasus ini Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian Matheus dan Adi dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ardian I M dan Harry Sidabuke dari unsur swasta, sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uang Rp150 Juta Dimasukan Dalam Gitar

Dalam rekonstruksi tersebut juga terungkap sejumlah fakta, di antaranya penyerahan uang suap dilakukan di beberapa lokasi dengan pelbagai cara. Ada yang yang dimasukkan ke dalam gitar, ada pula penyerahan yang yang dilakukan ruang karaoke.

Tim penyidik KPK mengungkapkan ada penyerahan uang senilai total Rp500 juta terkait pengurusan penyediaan bansos penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Lokasi penyerahan di antaranya di ruang kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso yang berada di lantai 3 Gedung Kementerian Sosial. Uang diberikan dengan lima tahap masing-masing sebesar Rp100 juta.

Dari pantauan Tribunnews.com di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang menjadi lokasi rekonstruksi, uang diberikan oleh pihak swasta yakni Direktur Utama PT Agri Tekh Sejahtera, Lucky Falian Setiabudi, Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode dan Harry Sidabuke (swasta) kepada Matheus.

Harry dan Matheus merupakan dua dari lima tersangka yang sudah dijerat lembaga antirasuah. Sementara Lucky dan Rangga sudah berkali-kali diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah. KPK mendalami perihal penyerahan uang dari keduanya kepada Matheus dan Adi Wahyono guna mendapatkan kuota lebih dalam mendistribusikan bansos.

PT Mandala Hamonangan Sude termasuk ke dalam daftar 10 rekanan bansos yang mendapat kuota jumbo. Perusahaan tersebut mendapat kuota sebesar 758.713. Mereka menjadi penyedia bansos untuk tahap 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

Selain di ruangan Matheus Joko Santoso, penyerahan uang sebesar Rp180 juta juga terjadi di Ruang Sekretariat lantai 5 Gedung Kementerian Sosial. Kemudian ada pula pemberian uang suap senilai Rp150 juta yang disembunyikan di dalam gitar. Penyerahan uang ini terjadi di Boscha Cafe pada Agustus 2020.

Dalam reka adegan ke-13 ini, Harry saat itu bersama dengan pihak swasta yang bernama Sanjaya. Harry juga bertemu lagi dengan Sanjaya di ruang sekretariat lantai 5 Gedung Kementerian Sosial pada bulan yang sama. Di sana Harry menyiapkan uang Rp200 juta untuk pemberian suap tahap kesembilan. Tim penyidik KPK tidak merinci penerima suap pada pembayaran tahap delapan dan sembilan.

Harry juga sempat menemui Matheus Joko di Karaoke Raia pada Oktober 2020 dan menyerahkan uang Rp 50 juta. Mereka juga bersenang-senang di sana. Lalu, Harry kembali bertemu dengan Matheus di lantai 5 Gedung Kementerian Sosial di bulan yang sama. Harry menyerahkan Rp200 juta ke Matheus sebagai pembayaran suap tahap ke-10 di sana.

Terkait penyerahan uang di Karaoke Raia ini terjadi perbedaan pendapat. Harry menyatakan uang Rp50 juta itu bukan uang suap, tapi uang untuk 'bersenang-senang' di lokasi karaoke tersebut. "Saya enggak mungkin menyerahkan di bawah Rp100 juta," tutur Harry.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 109 rekanan penyedia bansos bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Secara total terdapat 14 tahap paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan tersebut. Masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket yang berbeda, mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliaran rupiah.

Dalam temuan awal, KPK baru menemukan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga telah menyetor fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos kepada eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan pejabat Kementerian Sosial.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Juliari Peter Batubara; PPK Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke. Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan Covid-19.(tribun network/ham/dod)