Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint hingga Tokoh Partai Penguasa Juga Ditangkap Militer

TRIBUNJATENG.COM, YANGON - Myanmar bergolak setelah terjadi ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer dalam beberapa hari belakangan ini.

Puncaknya diwarnai dengan aksi penggerebekan dan "penangkapan" terhadap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pemimpin lainnya "dibawa" pada dini hari.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam  penggerebekan dini hari, menurut juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Senin (1/2/2021).

• Selebgram Abdul Kadir Dibekuk Polisi di Kamar Hotel Saat Pesta Narkoba

• Viral Video Nenek di Banjarnegara Tertangkap Mencopet di Pasar Lalu Diarak, Ini Nasibnya Kini

• Mulai Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa Diperuntukan Bagi Distributor Besar Bukan Pengecer

• Aung San Suu Kyi Diciduk Militer Myanmar, Ini Kilas Balik Krisis Politik hingga Kian Memanas

Penangkapan berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer berpengaruh meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran kudeta pascapemilu.

Militer menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan.

Juru bicara Myo Nyunt melalui telepon mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pemimpin lainnya "dibawa" pada dini hari.

"Saya ingin memberitahu masyarakat kami untuk tidak langsung menanggapi (kejadian itu) dan saya ingin mereka bertindak sesuai hukum yang ada," katanya, mengaku bahwa dirinya kemungkinan juga bakal ditahan.

Ancaman militer, kudeta bayangi pembukaan parlemen Myanmar

Sebelumnya, Anggota parlemen Myanmar dijadwalkan menduduki posisi mereka pada Senin (1/2/2021), sementara ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer menimbulkan kekhawatiran adanya kudeta setelah proses pemilu, yang menurut tentara diwarnai kecurangan.

Militer mengatakan akan "mengambil tindakan" jika keluhannya tentang pemilihan tidak ditangani.

Seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan 8 November ---pemilu kedua yang berlangsung bebas dan adil sejak berakhirnya pemerintahan militer pada 2011.

Namun, tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilih yang meluas --yang dibantah oleh komisi pemilihan-- telah menyebabkan konfrontasi antara pemerintah sipil dan militer, yang berbagi kekuasaan dalam pengaturan konstitusional yang aneh.

Pengaturan itu mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer, yang telah menuntut resolusi atas pengaduannya sebelum Senin, dan telah menolak untuk menyebutkan apakah anggota parlemennya akan hadir.

Semakin menambah ketidakpastian, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan dalam pidato video yang dipublikasikan secara luas kepada personel militer pada Rabu (27/1) bahwa sebuah konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi.

Dia mengutip contoh sebelumnya ketika aturan telah dihapuskan di Myanmar.