Bukhori Yusuf Soroti DTKS Jateng, Minta Tiap Kelurahan Akurat dan Update, Jawaban Ganjar Simpel

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial menjadi poin penting yang disampaikan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat pertemuan di Gradhika Bhakti Praja kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Senin (15/2/2021).

Kabupaten dan kota di Jateng harus memastikan penerima manfaat bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, data yang disusun harus sesuai dengan kondisi nyata dan fakta di lapangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyampaikan DTKS saat ini jadi persoalan.

Saat pandemi ini, dinamika status sosial masyarakat bergerak sangat cepat.

"Saat ini, daerah di Jateng harus mengurai benang kusut soal DTKS, persoalannya itu ada dimana.

Daerah-daerah belum memiliki data akurat.

Data ada, tapi tingkat keakurasiannya perlu diperbaiki terus menerus," kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, saat pandemi ini data terus berubah.

Banyak warga yang jadi miskin karena kondisi ekonomi saat ini, misalnya di-PHK dari pekerjaannya.

Ada juga warga yang lepas atau keluar dari garis kemiskinan sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dari pemerintah, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya.

"Data hijrah keluar masuk.

Ada juga intervensi dari pihak tertentu, sehingga ada orang yang tidak berhak lalu masuk data atau sebaliknya," ujarnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jateng 1 (Semarang, Kendal, Salatiga, Kota Semarang) ini meminta pemerintah di tatanan paling bawah yakni di desa atau kelurahan harus tepat untuk memasukan warga penerima bantuan dalam DTKS.

Jika di lini paling bawah saja ada kekeliruan memasukan data, pastingnya hingga tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat kesalahan akan terus terjadi.

Lantaran, ujung tombak penataan data ada di tingkat desa.

"Input awal ada di kelurahan dan desa, jika ada salah akan salah terus menerus," imbuhnya.

Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan ikut mendampingi dalam perbaikan DTKS yang dilakukan Kementerian Sosial.

"Kemensos ingin meng-update validasi data DTKS, ini awal langkah yang bagus, kami dukung, kami bisa,"ucapnya.

Menurutnya, DTKS sangat penting lantaran penyaluran bantuan terkait masalah sosial didasarkan data tersebut.

Seperti diketahui, data penerima bansos juga pernah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah ini menemukan 16,7 juga orang penerima bansos tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun ada dalam DTKS.

(*)