Breaking News:

Berita Semarang

Disperkim Kota Semarang Mulai Perbaiki Infrastruktur Permukiman dan Rumah Rusak Pasca Bencana

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mulai lakukan penanganan pasca bencana.

TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN
Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang mulai melakukan penanganan pasca bencana melanda Kota Lunpia.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali memaparkan, ada tiga instansi yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pasca bencana yaitu Disperkim, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masing-masing memiliki tupoksi penanganan yang berbeda. Disperkim sendiri memperbaiki infrastruktur yang rusak di wilayah permukiman sekaligus perbaikan rumah rusak akibat bencana.

"Yang fleksibel di BPBD karena menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Yg perkim dan PU sesuai anggaran yang ada. Misal, kebetulan jalan permukiman longsor kami bisa bangun selama anggaran ada. Kalau tidak mencukupi, kami larikan ke BPBD," jelas Ali, Rabu (17/2/2021).

Ali menuturkan, Disperkim telah menyurvei lokasi yang mengalami kerusakan akibat bencana. Ada 27 titik longsor dan beberapa dan beberapa kelurahan terkena angin puting beliung. Dia mencatat  kerusakan berupa talud, jalan permukiman, dan beberapa rumah warga.

"Kemarin kami sudah lakukan perbaikan beberapa titik di Rowosari, saat ini sudah ada beberapa rumah yang mulai kita kerjakan," katanya.

Menurutnya, priotas perbaikan yang dilakukan yakni di Rowosari karena kerusakan terbesar berada di wilayah sana.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan perbaikan secara bertahap ke daerah Mlatibaru, Mlatiharjo, dan Rejomulyo, Kebonharjo, dan daerah lainnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana dianggarkan menggunakan dana operasional maintanance (OM) sebesar Rp 3 miliar. Sedangkan, perbaikan rumah rusak menggunakan dana OM program rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 400-500 juta.

Dalam menangani rumah rusak, Disperkim tetap berkoordinasi dengan pemilik rumah agar tidak salah paham mengingat anggaran terbatas.

Anggaran rumah rusak, sebut dia, maksimal Rp 17,5 juta sesuai dengan anggaran program RTLH. Jumlah itu tentu belum dapat memperbaiki keseluruhan. Terlebih, longsor yang menimpa rumah di Kelurahan Candisari.

"Longsor di Candisari kami belum bisa berbuat. Kami menangani yang longsorannya dulu. Rumahnya kami belum tahu ke depan seperti karena Rp 17,5 juta untuk membangun rumah jadi tidak bisa," terangnya. (*)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved