Breaking News:

Berita Semarang

DPRD Kota Semarang Minta Pemkot Lakukan Evaluasi Penanganan Banjir

DPRD Kota Semarang meminta Pemkot Semarang evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan penanganan banjir.

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan penanganan banjir. Hal ini lantaran beberapa wilayah Kota Semarang dikepung banjir hingga delapan hari. Tentu, itu bukan waktu yang singkat.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, normalisasi sungai di wilayah timur sudah dilakukan. Hanya menyisakan Sungai Sringin dan Babon yang belum dilakukan normalisasi. Meski demikian, saat intensitas curah hujan tinggi, debit air tidak tertampung ke saluran dan sungai yang mengakibatkan air melimpas ke jalan dan permukiman.

"Banjir yang terjadi di Semarang beberapa hari lalu masif dan tingkat penyebarannya cukup luas, terutama Genuk dan Gayamsari delapan hari tergenang. Kami minta Pemkot supaya seandainya terjadi intensitas hujan cukup tinggi lagi, ada evaluasi saluran," paparnya.

Dia memahami, wilayah timur dan utara Kota Semarang memang terjadi penurunan muka tanah yang mengakibatkan daratan dan lautan hampir sejajar. Itu tentu berdampak saat intensitas hujan cukup tinggi.

Meski sudah ada upaya rencana jangka panjang yakni pembangunan tol dan tanggul laut oleh Pemeintah Pusat, namun penanganan jangka pendek sangat diperlukan.

"Penanganan jangka pendek, mau tidak mau saluran yang dangkal harus dinormalisasi. Penyediaan pompa portabel harus diantisipasi. Kemarin sebenarnya sudah optimal (pompanya), hanya karena volume airnya besar, pompa masih ada yang kurang," jelasnya.

Perbaikan pasca banjir, sambung dia, juga perlu segera dilakukan. Pasalnya, banyak jalan rusak terutama Jalan Kaligawe tepatnya depan RSI Sultan Agung.

Dia mendorong Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat melakukan perbaikan infrastruktur. Pemkot juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mengatasi kerusakan infrasktruktur yang menjadi kewenangan mereka.

"Meski nanti rusak lagi karena memang kondisinya masih seperti ini, setidaknya segera diperbaiki agar tidak menimbulkan korban. Kami mendapat banyak laporan dari masyarakat kerusakan jalan menimbulkan banyak korban kecelakaan," katanya. (*)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved