Breaking News:

Berita Sragen

Sertifikat Elektronik akan Terlebih Dahulu Menyasar Instansi Pemerintah Sragen

Kepala BPN Kabupaten Sragen, Arief Syaifullah menilai sertifikat elektronik merupakan sebuah perubahan.

Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Masyarakat mencuci tangan dengan air mengalir ketika akan masuk Kantor BPN Sragen. 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen, Arief Syaifullah menilai sertifikat elektronik merupakan sebuah perubahan.

Sertifikat elektronik, dikatakan Arief memiliki kelebihan dan kekurangan. Arief mengatakan sertifikat elektronik adalah sebuah perubahan.

Dimana sebuah perubahan dipastikan akan menimbulkan dinamika tersendiri di masyarakat. Selain itu kesiapan masyarakat dalam sertifikat elektronik ini juga harus disiapkan.

"Sertifikat elektro ini kan masyarakat harus melek IT. Karena nanti dalam dalam membuka itu harus ada akun, bagaimana orang di pedesaan nanti buka akun itu," katanya.

Arief mengaku arahan dari pusat, sertifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap. Bahkan pihaknya belum menyasar sertifikat perseorangan namun terlebih dahulu pada tanah-tanah instansi.

Tanah-tanah instansi dinilai akan lebih siap untuk menuju sertifikat elektronik, karena disupport dari kemampuan pegawai yang sudah melek IT.

"Sasaran kami sebenarnya bukan untuk perorangan, terlebih dahulu untuk tanah-tanah instansi pemerintah. Tanah-tanah instansi yang yang sudah jelas-jelas kelembagaan dan itu pasti ada IT. Malau instansi itu melek IT, sebenarnya arahnya ke situ jadi nanti bertahap," terangnya.

Sehingga muncul istilah menarik sertifikat, Arief mengatakan pemahaman masyarakat dengan pemahaman pihaknya berbeda. Menarik di tempatnya bukan diambil.

Tetapi ketika melaksanakan pendaftaran ulang pemeliharaan data, data akan kembali kemudian akan digantikan sertifikat elektronik.

Persepsi masyarakat penarikan sertifikat dikatakan Arief dipastikan salah. Apalagi muncul kekhawatiran sertifikat akan dimanfaatkan orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi di desa yang belum melek IT, Arief mengatakan dinamika ini sama seperti awal munculnya e-toll hingga ATM Yangs sempat ramai.

"Seperti e-toll dulu, juga misalnya uang saja saat ini sudah elektronik pakai ATM dulu dipermasalahkan dan sekatang tidak pernah dipermasalahkan lagi," katanya.

Terlepas dari itu, Arief berterimakasih atas kritik dari masyarakat bahwa bagaimana sosial dan faktor pendidikan yang tidak melek IT.

"Tapi saya yakin pemerintah dalam hal ini nanti BPN akan menemukan cara yang bijaksana tidak seperti yang dibayangkan masyarakat," katanya. (*)

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved