Breaking News:

Berita Semarang

21 Daerah di Jateng Belum Tuntaskan Pembahasan Raperda RTRW, Dinilai Hambat Investasi 

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jateng, Ratna Kawuri mengatakan, penyelesaian Raperda RTRW mampu membangun optimisme kinerja investasi. Sehingga ivestas

TRIBUNJATENG/INDRA DWI PURNOMO
Kondisi banjir di wilayah Pekalongan Utara 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terdapat sejumlah 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang hingga kini belum menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW).

Hal ini menjadi salah satu faktor yang menganggu iklim investasi di Jateng.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng, baru 14 daerah yang telah menyelesaikan Raperda RTRW. Di antaranya Batang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonogiri.

Sementara beberapa daerah yang selama ini menjadi tujuan investasi di Jateng,  seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap, belum menyelesaikan Raperda RTRW.

Karena itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD bisa segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Selain agar ramah investasi, Raperda ini juga mengatur lingkungan untuk meminimalisasi risiko bencana alam.

"Ini penting, tidak hanya soal investasi. Banjir kemarin itu kan soal RTRW juga," ucapnya, Selasa  (22/2/2021).

Dalam PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sudah memerintahkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Di Pasal 75 PP tersebut menyebutkan bupati menetapkan Raperda RTRW kabupaten paling lama tiga bulan terhitung sejak mendapat  persetujuan substansi dari menteri.

Jika bupati tidak menetapkan sesuai waktu yang ditentukan, maka Raperda RTRW  bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Maka RTRW daerah yang belum, bisa segera diselesaikan," tegas Ganjar.

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jateng, Ratna Kawuri mengatakan, penyelesaian Raperda RTRW mampu membangun optimisme kinerja investasi. Sehingga ivestasi tentunya akan semakin cepat.

"Yang jadi catatan, regulasi tidak bisa berjalan ketika daerah belum siap," ucapnya.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah bisa menyelesailan Raperda RTRW, maksimal Juni 2021 mendatang.

Maka masih ada beberapa bulan bagi daerah untuk menyusun Perda tersebut. Termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital.

"UU Cipta Kerja itu kan mengkompres sekian UU. Otomatis, ketika UU berubah, aturan di daerah harus menyesuaikan. Ini untuk kepastian hukum dari sisi regulasi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng, Abdul Aziz mendesak kabupaten/kota di provinsi ini segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng ini menilai, Raperda RTRW bisa menjadi payung hukum dalam membentuk iklim investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19

"Mestinya dipercepat, agar memberi kepastian hukum untuk rencana pembangunan," kata politikus PPP ini. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved