Breaking News:

Menkeu Finalisasi Aturan Relaksasi Pajak Mobil Baru 0%

aturan lanjutan secara teknis dari kebijakan PPnBM 0 persen akan segera keluar. Sekarang dalam proses finalisasi dan harmonisasi.

Editor: Vito
Kompas.com/Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(BPMI Setpres) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sedang melakukan tahap finalisasi aturan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

Menurut dia, aturan lanjutan secara teknis dari kebijakan PPnBM 0 persen akan segera keluar.

"Untuk PPnBM kendaraan bermotor itu kami akan segera keluarkan. Sekarang di dalam proses finalisasi, dan itu berarti harmonisasi, dan kemudian kami akan keluarkan," ujarnya, dalam konferensi pers, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menuturkan, finalisasi itu sesuai dengan yang ditegaskan dalam pengumuman oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. "Ini akan berlaku mulai 1 Maret 2021," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah akan tetap memberikan insentif PPnBM sebesar 100 persen untuk kuartal pertama atau di Maret, April, dan Mei.

Jadi, selama periode tersebut, Sri Mulyani menyatakan, unit mobil yang dimaksud tidak dikenai PPnBM alias 0 persen, karena PPn-nya dibayarkan oleh negara 100 persen.

"Lalu pada kuartal II atau Juni, Juli, Agustus akan turun 50 persen insentifnya. Kemudian, 4 bulan terakhir hingga Desember insentifnya akan diturunkan lagi menjadi hanya 25 persen penurunan PPnBM-nya," paparnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, menurut UU PPN, untuk menghitung besaran PPnBM yang dibutuhkan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besaran pengenaan PPnBM itupun berbeda untuk masing-masing segmen kendaraan.

Dalam dokumen yang diberikan Yustinus, DPP tersebut meliputi lima hal, pertama adalah harga jual, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya yang disediakan karena adanya barang kena pajak (BKP).

"Kedua, biaya penggantian, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN," tulis keterangan itu, Senin (22/2).

Ketiga, nilai penting, yaitu nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor. Keempat, nilai ekspor, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eskportir.

"Kelima, nilai lainnya, yaitu nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan," jelas keterangan Kemenkeu.

Keterangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penghitungan PPnBM bukan dari price list di diler, tetapi berdasarkan DPP.

Misalkan di price list harga Toyota Avanza Rp 200 juta, bukan itu yang dikenakan PPnBM sebesar 10 persen, melainkan harga DPP-nya, misalnya Rp 150 juta.

Maka PPnBM-nya Rp 15 juta, dari 10 persen DPP, karena mendapat diskon 100 persen alias jadi 0 persen. Dengan begitu, harga jual Avanza itu turun Rp 15 juta menjadi Rp 185 juta. (Tribunnews/Yanuar Riezqi Yovanda)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved