Breaking News:

Warga Ramai-ramai Tarik Uang, Militer Myanmar Semakin Tertekan secara Finansial

Nasabah menarik uang tunai besar-besaran di Bank Myawaddy, menyusul ketidakpastian kondisi saat ini yang memicu kekhawatiran warga.

Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Seorang migran Myanmar memegang poster dengan gambar Kepala Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata Myanmar, saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi. 

YANGON, TRIBUN - Antrean panjang warga di sebuah bank militer di Kota Yangon, Myanmar terjadi pada Rabu (24/2) pagi. Nasabah Bank Myawaddy menarik uang tunai setelah muncul desas-desus bahwa junta militer kekurangan uang.

Seperti diketahui, sejumlah bisnis yang dikendalikan militer mengalami tekanan, setelah beberapa negara menjatuhkan sanksi dan memboikot dana para pemimpin militer.

Dengan sanksi itu, semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi pemerintahan Myanmar ditangguhkan.

Di tengah aksi protes kudeta yang terus berlanjut hingga Rabu (24/2) di berbagai kota, sebagian besar bank swasta di Yangon memilih untuk tutup.

Sementara bank pemerintah sebagian besar tetap buka, dan uang tunai masih tersedia di jaringan anjungan tunai militer (ATM).

Menanggapi nasabah yang menarik uang tunai secara besar-besaran, Bank Myawaddy yang menjadi bank lokal terbesar di Myanmar membatasi layanan hanya untuk 200 pelanggan per cabang.

Mengutip AFP, bank milik militer Myanmar itu juga membatasi penarikan per nasabah maksimal 500 ribu kyat atau sekitar Rp 4,9 juta per hari.

Tun Naing, seorang pengusaha lokal, mengatakan, ketidakpastian kondisi saat ini memicu kekhawatiran warga.

Ia mengaku setiap hari selama sepekan terakhir mengantre di bank untuk menarik 6 juta kyat atau sekitar Rp 59,9 juta, dari rekening Bank Myawaddy miliknya. "Karena rumor tentang bank ini, saya datang untuk menarik uang saya," katanya, kepada AFP.

Bahkan, menurut dia, tak sedikit pula nasabah yang memilih untuk menginap di hotel yang dekat dengan kantor cabang Bank Myawaddy untuk mendapat antrean lebih awal.

Junta militer Myanmar diketahui mulai memperketat pengeluaran sebagai dampak sanksi yang diberlakukan sejumlah negara usai menggulingkan pemerintahan militer melalui kudeta.

Hal itu diketahui usai Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, menggelar rapat kabinet pada Senin (22/2), dengan agenda membahas perekonomian. Dalam rapat itu, Min meminta negara memangkas pengeluaran.

"Dewan harus mencurahkan kemampuan untuk meningkatkan perekonomian. Langkah-langkah perbaikan perekonomian harus diambil," katanya, seperti dikutip media massa pemerintah.

Min tidak secara langsung menyatakan aksi protes besar-besaran membuat perekonomian Myanmar terpuruk. Namun, perekonomian Myanmar, terutama sektor pariwisata, cukup terpukul akibat pembatasan di masa pandemi virus corona.

Sampai saat ini tercatat Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi beragam terhadap junta militer Myanmar. Sejumlah lembaga pemerintahan terganggu, lantaran banyak pegawai negeri memutuskan ikut berunjuk rasa menentang kudeta. (cnn)

Editor: Vito
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved