Lupakan Modal Politik, Fokus Wujudkan Janji Kampanye

Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

HARI ini, adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pemenang pilkada serentak 2020 lalu. Setelah melalui proses panjang dan melelahkan mulai penjaringan, pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara, sekarang adalah puncak perjuangan para kandidat untuk duduk di kursi nomor satu wilayah pemerintah daerah masing-masing.

Jumat (26/2), Pemerintah akan melantik 170 kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia, hasil Pilkada 2020. Di Jawa Tengah, ada 17 bupati/wali kota yang dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Acara seremoni akan terasa sangat berbeda, karena gubernur melantik kepala daerah melalui layanan virtual yang tersambung ke Kementerian Dalam Negeri dan 17 bupati/wali kota. Ketatnya protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19 membuat jumlah tamu yang hadir secara langsung di daerah masing-masing, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) harus dibatasi maksimal hanya 25 orang.

Sebagai rakyat, ucapan selamat layak diberikan kepada 17 kepala daerah yang resmi menjalankan amanah rakyat di Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Solo, Pemalang, Kendal, Rembang, Blora, Wonosobo, Wonogiri, Kebumen, Purbalingga, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Purworejo, dan Semarang.

Seperti diketahui, pada 9 Desember 2020, ada 21 daerah di Jateng menggelar pilkada. Empat kepala daerah yang belum dilantik akan dilantik menyusul, karena masa jabatan mereka belum habis, yakni Grobogan yang berakhir pada 21 Maret 2021, Demak dan Sragen pada 4 Mei 2021, dan Kabupaten Pekalongan pada 27 Juni 2021.

Bagi para kepala daerah yang memasuki periode kedua, setelah menjalani masa libur beberapa hari, rutinitas kerja yang sudah dijalani lima tahun terakhir akan kembali. Segala fasilitas yang pernah melekat, baik gaji, rumah dan mobil dinas, ajudan dan protokoler kembali bisa dinikmati.

Para kepala daerah yang baru menjalani periode pertama, untuk kali pertama mereka akan merasakan bagaimana sensasi mendapatkan fasilitas penuh. Ajudan selalu siap 24 jam, protokoler yang mengatur jadwal setiap hari, pelayan untuk semua kebutuhan, sopir yang siap mengantar kemana saja, mobil yang siap dipakai kapanpun kemanapun, tanpa harus mengisi bahan bakar sendiri, lengkap dengan mobil pengawalan anti-macet, makanan melimpah di rumah dinas dan kantor, para kepala dinas dan aparatur sipil negara yang siap menjalankan perintah, dan masih banyak lagi fasilitas sebagai kepala daerah.

Belum lagi kenikmatan berupa gaji dan tunjangan besar yang mengalir ke rekening, tepat waktu setiap bulannya. Semuanya disediakan secara cuma-cuma oleh negara! Sensasi lain adalah nama yang makin terkenal karena menjadi sorotan media, hampir setiap hari memberikan sambutan untuk acara-acara formal dan non-formal, dihormati warga, medsos yang makin banyak followernya, dan yang pasti akan lebih banyak yang mengajak foto selfie.

Mereka yang belum pernah mengalami, tentu pengalaman menjadi seorang kepala daerah menjadi hal yang menarik dan kadang diimpikan. Toh untuk mencapai ke sana, para kepala daerah terpilih sudah melalui jalan terjal dan berliku. Tak jarang ada di antara mereka yang rela mengeluarkan modal besar untuk mendapatkan kursi kepala daerah.

Sudah menjadi rahasia umum, sistem demokrasi di negara kita masih rentan terhadap politik uang. Sering kita mendengar, seorang calon kepala daerah menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah agar bisa menang di pilkada. Karena terlalu sering mendengar, kabar semacam itu sudah menjadi hal biasa dalam iklim politik negeri ini.

Namun jangan lupa, di balik banyaknya fasilitas dan kemudahan yang dimiliki kepala daerah, ada sebuah tugas besar dari jutaan rakyat yang sudah menitipkan amanah. Para pemimpin daerah ini memiliki tanggungjawab untuk membawa kemajuan di daerah masing-masing. Bukan perkara enteng, semua yang dilakukan para pemimpin daerah ini akan dipertanggungjawabkan baik secara hukum manusia maupun hukum agama.

Bagi mereka yang sudah jor-joran mengeluarkan dana besar selama masa pencalonan, pasti akan sulit rasanya mengembalikan modal hanya dengan pendapatan resmi seorang kepala daerah. Ini yang patut diwaspadai. Saat pikiran mulai mengarah untuk mengembalikan modal, segera lupakan itu. Ingat pesan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.” Ingat juga sudah berapa banyak kepala daerah yang berakhir di jeruji tahanan KPK, termasuk beberapa dari Jateng.

Tugas tak kalah penting bagi para kepala daerah adalah mewujudkan janji kampanye mereka sendiri. Saat kampanye, janji-janji indah sering kali mengalir lancar di atas panggung. Inilah saatnya untuk membuktikan. Bagi mereka yang dilantik, rasa syukur dan bahagia atas kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada 2020 lalu boleh saja diungkapkan dengan berbagai cara. Namun cara terbaik adalah dengan melupakan modal politik, dan fokus mewujudkan janji kampanye. Rakyat harus yakin, masih banyak kepala daerah yang memiliki niat tulus untuk melayani dan memajukan daerahnya. Selamat bekerja! (*)