Breaking News:

KLB Partai Demokrat

Kisruh Kudeta Partai Demokrat, Ketua DPC se-Jateng Berkumpul di Semarang: KLB Sumut Tidak Sah!

Sebanyak 35 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah berkumpul untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kota Semarang

TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Pengurus DPD Jawa Tengah dan Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Jateng mengepalkan tangan dan menyerukan bahwa mereka solid dan mendukung Ketua Umum AHY. 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Sebanyak 35 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah berkumpul untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kota Semarang, Jumat (5/3/2021).

Sebelum memulai Rakorda, mereka kompak menunjukan Surat Keterangan (SK) bahwa mereka lah merupakan kepengurusan yang sah dan asli.

"Kalau ada orang yang mengatakan kader dan mengatasnamakan Ketua DPC dan Ketua DPD dan berangkat ke Deli Serdang (ikut Kongres Luar Biasa/KLB) itu bohong.

Kami berkumpul dan kompak mendukung Mas AHY sebagai Ketua Umum dan Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," tegas Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti.

Ia meminta DPP Demokrat di pusat dan DPC kabupaten/kota untuk mengecek dan menindak tegas siapa orang yang mengatasnamakan Ketua DPC dan Ketua DPD yang berangkat KLB di Deli Serdang.

"Yang jelas, kami tidak berangkat ke Deli Serdang. Jadi, KLB tersebut tidak sah. Karena mereka (peserta KLB) bukan pemilik suara yang sah," tandasnya.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, ada tiga syarat KLB dinyatakan sah. Pertama, jika dihadiri dua sepertiga dari Ketua DPD provinsi, kedua setengah dari Ketua DPC se-Indonesia, dan ketiga ditandatangani Ketua Majelis Tinggi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh Ketua DPD se-Indonesia, mereka tidak ada yang berangkat ke Deli Serdang. Untuk Ketua DPC di Jateng utuh, komplit 35 DPC tidak ada berangkat. Bisa dihitung, bisa dilihat teman-teman media. Bisa dicek KTP dan SK-nya benar atau tidak orangnya," kata Rinto.

Ia menampik informasi bahwa ada 17 Ketua DPC di Jateng yang hadir di KLB. Dalam KLB, sesuai AD/ART juga tidak disahkan bahwa Ketua DPC bisa memberikan surat kuasa kepada orang atau kader lain karena tidak bisa diwakilkan kehadirannya.

"Silakan tanya kepada Ketua DPC dan saya selaku Ketua DPD, tidak pernah menandatangani surat perwakilan (kuasa). Karena sesuai aturan pun tidak boleh diwakilkan dalam kongres," jelasnya.

Terkait poin tiga mengenai KLB sah jika atas persetujuan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Rinto menuturkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah menandatangani dan menyetujui KLB tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan SK kepada kepengurusan KLB.

"Kami akan berdiri di depan membela Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi SBY," tegasnya.

35 Ketua DPC Demokrat hadir dalam acara tersebut, termasuk dua pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Blora dan Kabupaten Tegal. Ketua DPC dua daerah itu sebelumnya dipecat karena menyuarakan KLB dan mempengaruhi Ketua DPC yang lain.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved