Kisruh Kudeta Partai Demokrat, Begini Sikap DPC Karanganyar Soal Hasil KLB

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - DPC Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar tegas menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, Tri  Haryadi menyampaikan, KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Pasalnya ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. 

"Ada tiga hal yang tidak terpenuhi dalam KLB tersebut.

Dalam KLB itu dihadiri minimal dua pertiga dari pemegang suara (sah) yakni ketua DPD.

Kedua dihadiri minimal setengah dari ketua DPC seluruh Indonesia dan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi, di mana SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan," katanya saat konferensi pers di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, Selasa (9/3/2021).

Sedangkan menurut Undang-Undang partai politik, lanjut Tri, acara KLB, musyawarah luar biasa bisa dilaksanakan oleh pengurus atau anggota partai politik yang aktif.

Dia menjelaskan, Ketua DPC se-Jateng sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi daerah di Semarang. 

"Sebagai pemegang suara sah satu pun tidak ada yang hadir di sana (KLB). Jadi kalau ada klaim dari Jateng hadir itu bukan pemilik suara sah," terangnya.

"Jadi jelas sikap kami menolak KLB. dan kami ada di garda depan siap melawan ketua hasil kongres ilegal," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, tiga Anggota Fraksi Demokrat dari DPRD Kabupaten Karanganyar turut hadir guna menyikapi permasalah internal partainya.

"Pada prinsipnya, saya Leo Edi Kusumo selaku Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Karanganyar, menyatakan sikap bahwa saya masih masih setia dengan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Apapun kondisinya, kami tetap mengikuti instruksi yang disampiakan oleh ketua umum baik dari jajaran DPP, DPD sampai DPC," ujar Leo.(Ais).