Kisruh Kudeta Demokrat, AHY Bocorkan Hasil Pertemuan dengan Mahfud MD

TRIBUNJATENG.COM- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) membocorkan hasil pertemuannya dengan Menkopolhuka, Mahfud MD.

AHY mengatakan ia menemui Mahfud MD dan beberapa pejabat KemenkumHAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 3 Maret 2021.

"saya dan jajaran pimpinan DPP @pdemokrat diterima oleh Menko Polhukam @mohmahfudmd di kantor beliau," tulisnya.

AHY mengaku diterima Mahfud MD dengan sangat baik.

AHY mengatakan ia menjelaskan soal polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserang.

"Prof. Mahfud MD menerima kami dengan baik. Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deli Serdang, kenapa ini ilegal dan inkonstitusional, beserta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC,' tulis AHY.

AHY mengatakan bahwa yang terjadi di KLB bukanlah sebuah perpecahan.

"Saya tegaskan bahwa yang terjadi bukanlah perpecahan atau konflik internal, karena internal kami kompak dan setia pada hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 yang sudah disahkan Pemerintah, dalam hal ini KemenkumHAM," tulisnya.

AHY merasa KLB Demokrat merupakan upaya pencaplokan kepemimpinan sebuah partai.

"Yang terjadi adalah upaya pencaplokan kepemimpinan oleh kekuatan eksternal, yang tengah berada di kekuasaan dan jelas-jelas bukan bagian dari Partai Demokrat," tulisnya.

AHY mengatakan Mahfud MD menerima penjelasannya dengan baik dan akan memastikan pemerintah menggunakan hasil kongres Demokrat yang sah.

"Alhamdulillah Menko Polhukam menerima penjelasan kami dengan baik. Beliau memastikan bahwa Pemerintah akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan," tulisnya.

AHY yakin pemerintah punya komitmen untuk menjaga kedaulatan partai politik.

"Partai Demokrat percaya Pemerintah punya komitmen dan itikad baik untuk menjaga kedaulatan partai politik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik dan demokrasi bangsa Indonesia," tulisnya.

Terlebih saat ini situasi negara Indonesia tenga pandemi.

"Kami yakin Pemerintah tidak ingin memelihara ketidakpastian hukum dan instabilitas politik, apalagi di tengah krisis ganda terkait pandemi Covid-19 dan tekanan ekonomi saat ini," tulisnya.

AHY berharap sengeketa Partai Demokrat ini segera selesai.

"Kami berharap tragedi pencaplokan kepemimpinan PD ini bisa segera usai, agar kami bisa kembali melakukan kerja-kerja politik membantu masyarakat, kami menunggu. Rakyat menunggu.Harapan rakyat, perjuangan Demokrat," tulisnya.

Sebelumnya, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tidak sah.

AHY mengatakan KLB itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.

"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal," tegasnya.

Selain itu, AHY menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan konsititusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

AHY mengatakan dalam kongres luar biasa itu tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir sehingga tidak sah.

Ia menambahkan para pemilik suara masih setia mendukung kepemimpinan yang sah, hasil kongres V pada Maret 2020 lalu.

"Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah," terangnya.

Diketahui, Politikus Partai Demokrat, HM Darmizal MS mengatakan hasil KOngres Luar Biasa (KLB) akan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai.

KLB Partai Demokrat menurut Darmizal akan diselenggarakan Jumat (5/3/2021).

Darmizal mengklaim Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Suara yang diberikan, ungkapnya, kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

"Insyaallah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," kata Darmizal.

Satu di antara alasannya, menurut Darmizal, karena seluruh kebutuhan alat peraga bakal dipersiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"DPD dan DPC Indonesia tinggal bekerja keras meyakinkan suara masyarakat Indonesia," pungkasnya. (*)