Kesal dengan Mahfud MD soal Kudeta Demokrat, Rocky Gerung: Dia Kerap Menggampangkan Persoalan

TRIBUNJATENG.COM- Rocky Gerung geram mendengar pengakuan Menkopolhukam Mahfud MD soal sikap Jokowi yang masih tenang dan happy meski saat ini Demokrat sedang terjadi kudeta.

Dalam acara Mata Najwa, Mahfud MD mengaku kondisi Presiden Jokowi masih happy-happy saja meski aksi kudeta Demokrat melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Rocky Gerung yang mendengar pengakuan Mahfud MD itu merasa geram.

Menurutnya, Mahfud MD kerap menggampangkan masalah serius dan seolah saat ini sedang tidak terjadi keteganggan apapun.

"Mahfud itu sering kali berupaya untuk menggampangkan persoalan atau membuat persoalan ringan dengan diksi semacam itu, kan happy-happy artinya tidak ada ketegangan," ujarnya.

Rocky Gerung mengatakan, jika kondisi saat ini Presiden Jokowi masih happy-happy saja, maka menurutnya seorang Presiden tidak tahu arus bawah.

Padahal persoalan Partai Demokrat sudah menyeret-nyeret nama Jokowi itu sendiri.

"Bagus aja beliau happy-happy, artinya beliau enggak paham tentang arus bawah, walaupun udah hanyut tetapi tidak tahu udah hanyut, jadi saya kira enggak ada soal karena itu memang tidak terhubung antara peristiwa Sibolangit dengan kepedulian Presiden," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung lalu menyoroti media asing yang sudah memberitakan soal kudeta Partai Demokrat.

Rocky Gerung menilai seharusnya Presiden Jokowi merasa prihatin dengan kondisi demokrasi yang terjadi saat ini hingga media aisng ikut menyorot.

Rocky Gerung menilai saat ini media asing sudah menganggap kudeta Partai Demokrat termasuk gerakan mendekati otoritarianisme.

"Dan itu yang dicerna oleh media asing yang menganggap pengambilalihan Partai Demokrat itu adalah gerak mendekati otoritarianisme," ujarnya.

Rocky Gerung menyayangkan tidak ada sikap Jokowi untuk membahas Partai Demokrat.

"Dan Mahfud tentu harus menyebutkan itu, karena sampai sekarang Presiden tidak menyampaikan satu poin pun terhadap soal itu, mungkin ada pembicaraan tingkat tinggi antara proksi SBY dengan proksi Jokowi," ujarnya.

Rocky Gerung menilai gerakan kudeta Partai Demokrat ini seolah ingin dilakukan secara sempurna.

"Tapi secara umum, proyek ini harus diselesaikan secara sempurna, meski banyak kegagalan, karena ada oknum yang akan dikasih Rp 100 juta sudah mengaku, ada teror, ini seolah jalan yang akan diratakan oleh kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tidak sah.

AHY mengatakan KLB itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.

"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal," tegasnya.

Selain itu, AHY menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan konsititusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

AHY mengatakan dalam kongres luar biasa itu tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir sehingga tidak sah.

Ia menambahkan para pemilik suara masih setia mendukung kepemimpinan yang sah, hasil kongres V pada Maret 2020 lalu.

"Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah," terangnya.

Diketahui, Politikus Partai Demokrat, HM Darmizal MS mengatakan hasil KOngres Luar Biasa (KLB) akan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai.

KLB Partai Demokrat menurut Darmizal akan diselenggarakan Jumat (5/3/2021).

Darmizal mengklaim Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Suara yang diberikan, ungkapnya, kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

"Insyaallah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," kata Darmizal.

Satu di antara alasannya, menurut Darmizal, karena seluruh kebutuhan alat peraga bakal dipersiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"DPD dan DPC Indonesia tinggal bekerja keras meyakinkan suara masyarakat Indonesia," pungkasnya.