Breaking News:

2 Konsekuensi Jika Demokrat Hasil KLB Deliserdang Disahkan Pemerintah

Ahmad Luthfi mengatakan, patut ditunggu kelanjutan dan akhir cerita dari kisruh partai berlambang bintang mercy ini

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal
Ahmad Luthfi 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pengamat politik asal Pati, Ahmad Luthfi, meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersikap adil dan objektif dalam mengambil keputusan terkait kisruh kudeta Partai Demokrat.

"Kalau kepengurusan partai demokrat versi KLB Deli Serdang sudah diajukan ke pemerintah untuk meminta pengesahan dan legalitas, tentu pemerintah harus mengkaji dan meneliti dengan seksama sehingga keputusan yang nanti dihasilkan tidak menimbulkan kisruh yang berkepanjangan," ujar Magister Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini pada Tribunjateng.com via panggilan telepon, Selasa (16/3/2021).

Pemuda asal Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil ini menilai, apabila kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang pimpinan Moeldoko disahkan oleh pemerintah dan diberi legalitas sebagai partai politik yang sah, setidaknya ada dua konsekuensi.

"Pertama soal kisruh partai demokrat yang akan terus berlanjut, yang memungkinkan akan menganggu proses pendaftaran partai pada pemilu 2024," tutur Presiden Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2015 ini.

Konsekuensi kedua, lanjut Luthfi, ialah menyangkut peta koalisi dan oposisi di pemerintahan sekarang.

Mengingat, Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum versi KLB adalah orang eksternal (bukan kader Demokrat) dan juga merupakan pejabat tinggi negara dengan jabatan Kepala Kantor Staf Presiden.

Jika Demokrat versi KLB disahkan, ada indikasi bahwa partai oposisi akan berkurang.

"Kalau Demokrat tidak lagi murni sebagai partai oposisi, dengan demikian praktis hanya tinggal PKS yang tampil sebagai partai oposisi," ucap dia.

Ahmad Luthfi mengatakan, patut ditunggu kelanjutan dan akhir cerita dari kisruh partai berlambang bintang mercy ini.

"Tentu yang paling ditunggu adalah keputusan pemerintah melalui Kemenkumham, untuk memberi legalitas atas kepemimpinan Partai Demokrat dibawah Moeldoko atau menolak, dengan menolak berarti pemerintah tetap mengakui Partai Demokrat yang sah adalah pimpinan AHY," tandas dia. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved