Fasilitasi Anak Muda, PKS Gagas Akademi Konten Kreator

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan pihaknya menargetkan meraih 15 persen suara elektoral untuk 2024. Ia mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya.

"Target 2024 kalau secara elektoral kita berharap minimal di 15 persen, itu hasil survei kita. Hasil hitungan-hitungan kita," kata Aboe Bakar saat konferensi pers usai penutupan Rakernas PKS 2021 di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis (18/3).

Aboe Bakar optimis target tersebut dapat dicapai melihat dari pelaksanaan Rakernas PKS 2021. Ia bahkan berharap pada 2024 meraih hasil yang melebihi target.

"Kalau pendekatan Rakernas seperti ini, kita bekerja keras, rasanya Allah akan bantu tuh. Semoga lebih dari 15 persen seperti apa yang kita lihat dari pihak ketiga," katanya.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 1 sampai 18 Maret 2021 secara daring dan luring telah berakhir dan menghasilkan lima rekomendasi kebijakan partai. Habib Aboe Bakar Alhabsyi menjelaskan rekomendasi yang pertama adalah mengokohkan visi Partai Islam Rahmatan Lil-alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Dalam cakupan visi Islam rahmatan lil-Alamin tersebut, kata Habib, PKS bekomitmen bersama dengan elemen kebangsaan lainnya untuk menampilkan wajah agama yang moderat (wasathiyah). Hal itu, kata dia, untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif sehingga dapat menciptakan keharmonisan antar sesama anak bangsa, melahirkan generasi cerdas, yang beriman dan berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam mewujudukan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Rekomendasi kedua, kata dia, memperkuat sikap oposisi PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan kepada rakyat Indonesia melalui berbagai program kerja dari seluruh bidang, badan, dan fraksi. Habib menjelaskan hal itu dilakukan khususnya pada misi pelayanan sosial kemanusiaan yang mendesak dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 serta berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia agar bangsa Indonesia mampu melewati krisis pandemi dan beratnya tekanan ekonomi.

Rekomendasi ketiga, kata Habib, PKS berkomitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi di MPR, DPR, dan DPRD agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Fitrah demokrasi. "Transisi kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah kembalinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fitrah demokrasi yang dibangun dengan mencari titik keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, serta penegakkan hukum yang adil bagi semua, tanpa tebang pilih," kata Aboe Bakar.

Rekomendasi keempat, kata dia, PKS menggagas Sekolah Etik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas RI)."Diharapkan dari sekolah etik ini, muncul pemimpin-pemimpin partai yang mempunyai visi kepemimpinan, pehamanan keagamaan yang moderat, patriotik, serta jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat," kata dia.

Rekomendasi kelima, kata dia, PKS mengajak seluruh warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama, profesi, tua maupun muda untuk begabung dan bekerja sama dengan PKS dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia baik sebagai anggota, pengurus, maupun pejabat publik.

PKS, lanjut dia, membuka ruang terbuka bagi anak-anak muda berkolaborasi dalam program Wujukan Ide Bersama PKS Muda, Content Creator Academy, dan Young Creative Center. "PKS juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama untuk mengokohkan Program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Program Pusat Pelayanan Rakyat (PPR), dan banyak program pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk masyarakat," kata Habib.

Dalam konferensi pers tersebut Habib Aboe Bakar Al Habsyi didampingi Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albinsaid, Kepala Staf Presiden (KSP) PKS Pipin Sopian, Wasekjen Bidang Komunikasi Publik Ahmad Fathulbari.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam kesempatan tersebut menilai adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode membuat demokrasi di Indonesia semakin mundur. Padahal, kata Syaikhu, UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7 telah tegas mengatur jabatan Presiden hanya dua periode.

Menurutnya pembatasan masa jabatan presiden penting untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Pentingnya pembatasan jabatan presiden adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Syaikhu.

Selain itu, kata Syaikhu, pembatasan dua periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat, kata Syaikhu, harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan.