Negara Butuh Rp 2.750 Triliun untuk Tanggulangi Pandemi Covid-19, Uangnya dari Mana?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah membutuhkan Rp 2.750 triliun dalam bentuk anggaran belanja negara untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. 

Maka, seperti dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, butuh kerja sama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. 

"Situasi pandemi ini membutuhkan  kegotongroyongan untuk bisa menanggulangi. Luar biasa kebutuhan yang diperlukan saat ini, Indonesia membutuhkan Rp 2.750 triliun pengeluaran negara," ujarnya dalam acara ‘Spectaxcular 2021’ secara virtual, Senin (22/3/2021). 

Lebih lanjut dipaparkan, sebagian kebutuhan yang diperlukan dari angka Rp 2.750 triliun itu dikumpulkan melalui setoran pajak. 

Dari jumlah itu pula, sebagian besar belanja dilakukan oleh pemerintah pusat, juga daerah, serta ada secara khusus sebagai alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 699 triliun. 

"Uangnya dari mana? Uangnya tentu dari pajak yang Ibu Bapak wajib pajak bayarkan," katanya. 

Menurut Suahasil, ketika wajib pajak mengisi Surat Pelaporan Tahunan atau SPT dengan benar dan jelas maka Anda sudah membantu negara. 

"Membantu ikut serta membiayai Rp 2.750 triliun keperluan seluruh belanja negara dan pemulihan ekonomi hampir Rp 700 triliun. Rp 700 triliun ini sangat kita pantau secara detil pelaksanaannya dan implementasinya sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional," tandasnya.

Beli vaksin Covid-19

Maka, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak wajib pajak untuk segera menyetor Surat Pelaporan Tahunan atau SPT. 

Seperti disebutkan, negara membutuhkan setoran pajak untuk kebutuhan belanja negara dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp 700 triliun, di antaranya Rp 58 triliun untuk beli vaksin Covid-19. 

"Dari hampir Rp 700 triliun yang akan kita pantau di dalamnya, termasuk keperluan vaksin dan vaksinasi. Vaksin dan vaksinasi akan membutuhkan hampir sekira Rp 58 triliun," tuturnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus menyelesaikan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia, ini dinilainya tidak sedikit. 

"Ini bukan yang kecil, ini 185 juta penduduk Indonesia perlu dilakukan vaksinasi agar kita betul-betul miliki herd immunity. Uang pajak menjadi satu tumpuan utama untuk melakukan pembelian dan melakukan vaksinasi tersebut," katanya. 

Masih impor