Breaking News:

Berita Purbalingga

Bangkitkan Pariwisata di Purbalingga, Wabup Sudono Ajak Pelaku Wisata Memenuhi Standar CHSE

Pembukaan wisata baru Purbalingga harus berpedoman pada UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

TRIBUNBANYUMAS/Ist.
Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono dalam rapat Paripurna DPRD Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan, pada Rabu (24/3/2021) di Ruang Rapat DPRD. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pembukaan wisata baru di Purbalingga harus berpedoman pada peraturan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Hal itu dimaksudkan agar wisata tidak semata-mata mengeksploitasi pendapatan. 

Akan tetapi bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup

Pembukaan destinasi wisata baru berkaitan dengan usaha pariwisata yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang - Undang nomor 10 tahun 2009 untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu. 

Hal itu disampaikan, Wakil Bupati H Sudono dalam rapat Paripurna DPRD Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan, pada Rabu (24/3/2021) di Ruang Rapat DPRD.

Ia menjelaskan pengembangan desa wisata, terutama berbasis wisata alam, pada prinsipnya Pemkab Purbalingga sependapat, pengembangan wisata dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Pemerintah daerah senantiasa mendorong, dan benar-benar menggali seluruh potensi yang ada di desa serta memperhatikan kondisi adat-istiadat dan budaya desa tersebut.

Ia berharap pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan nantinya dapat mendorong hadirnya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan wisata
yang saat ini masih dikelola oleh BUMDes.

Raperda juga akan mendukung dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.

"Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga saat ini belum terbentuk.  Apabila sudah terbentuk maka pola rekrutmen dan pembiayaannya mendasarkan ketentuan Undang - Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan," terang Sudono. 

Aturan itu menyebut sumber kepariwisataan badan promosi pariwisata daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah. 

Melalui Raperda ini Pemkab Purbalingga berupaya melakukan pengawasan dalam mengantisipasi munculnya usaha jasa pariwisata dalam bidang hiburan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di tengah masyarakat.  Yakni dilakukan dengan kebijakan pengendalian perizinan dan pengawasan secara rutin tentang penerapan standar operasional usaha jasa pariwisata yang dimaksud.

"Terkait strategi yang diterapkan untuk membangkitkan sektor pariwisata pasca pandemi, kami telah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata melalui berbagai kanal media. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata, penerapan sapta pesona pariwisata dan pengetatan protokol kesehatan," ujar Sudono. 

Selain itu pihaknya juga mendorong daya tarik wisata untuk memenuhi standar CHSE yaitu cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment (ramah lingkungan). (*) 

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved