Breaking News:

UU Cipta Kerja

Dampak Penerapan UU Cipta Kerja, 6000 Karyawan Perhutani Terancam Dirumahkan

Perum Perhutani bisa jadi akan terpaksa merumahkan 6000 orang pegawainya jika Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2021 jadi dilaksanakan.

Penulis: hermawan Endra | Editor: rival al manaf
Istimewa
Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) dalam siaran pernyataan sikap bersama di Semarang. 

Penulis: Hermawan Endra

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perum Perhutani bisa jadi akan terpaksa merumahkan 6000 orang pegawainya jika Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2021 jadi dilaksanakan.

PP tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang diselaraskan dengan UU no. 11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja, salah satu konsekuensinya adalah lepasnya sekitar satu juta hektar lahan yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan negara, yang dikelola Perhutani.

Seperti diketahui, saat ini Perum Perhutani masih dipercaya untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 2,4 juta hektar di pulau Jawa dan Madura.

Baca juga: Kesialan Cristiano Ronaldo di Juventus Berlanjut, CR7 Mandul Bersama Timnas Portugal

Baca juga: Beredar Video Chant Rasis di Piala Menpora Persib Bandung vs Bali United, Indosiar Angkat Bicara

Baca juga: Pria Ini Bawa Kabur Gadis di Bawah Umur 15 Hari Sampai ke Bali, Jual Ponsel untuk Ongkos

Baca juga: Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Kamis 25 Maret 2021 Buka di Empat Lokasi

"Dengan 18 ribuan karyawan untuk kelola 2,4 juta hektare lebih saat  ini, maka apabila luasan lahan dikurangi satu juta, lalu nasib 6000 karyawan Perhutani beserta keluarganya mau dikemanakan?," ungkap Muhammad Ikhsan, Ketua Umum (Ketum) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani.

Ia bersama Slamet Juwanto, Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) dalam siaran pers pernyataan sikap bersama di Semarang, atas nama para karyawan Perum Perhutani.

Kedua pucuk pimpinan organisasi serikat  karyawan Perum Perhutani itu, menyampaikan harapan agar pemerintah yang telah mengeluarkan  regulasi itu juga  mau bertanggung jawab atas masa depan segenap karyawan dan keluarga terdampak oleh terbitnya PP terbaru di bidang Kehutanan tersebut.

Selain mempertanyakan kelanjutan nasib segenap jajarannya, kedua organisasi serikat  karyawan Perum Perhutani itu, dalam pernyataan sikap bersama per tanggal 23 Maret itu juga mengkhawatirkan kemungkinan akan ketiadaan kepastian akan luasan areal pekerjaannya nanti. 

"Kami karyawan Perum Perhutani juga berharap jika nanti sampai terjadi pengurangan areal kerja sebagai konsekuensi penerapan program Perhutanan Sosial, agar tetap diberikan  kepastian areal yang dikelola Perhutani dengan penapisan sesuai kriteria," tutur imbuh Juwanto . 

Untuk diketahui, Program Perhutanan Sosial adalah produk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk tindak lanjut atas terbitnya Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melalui PP no. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dalam pernyataan sikap bersama itu, kedua organisasi serikat  karyawan Perum Perhutani itu tetap mengakui bahwasanya Program  Perhutanan Sosial merupakan program unggulan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan.

Baca juga: Jadwal Samsat Online Keliling Semarang Hari Ini Kamis 25 Maret 2021 Buka di Empat Lokasi

Baca juga: Ahli yang Selidiki Pembunuhan Jamal Khashoggi Dapat Ancaman Kematian dari Pejabat Arab Saudi

Baca juga: Bermodal Asal Pencet, Satpam Ini Bobol Brankas Berisi Rp 50 Juta saat Ditinggal Bos Cuti

Baca juga: 17 Jalan Tol yang Akan Diresmikan Jokowi Tahun Ini 2021, dari Jabodetabek hingga Aceh

Untuk itu anggota Sekar Perhutani dan SP2P yang berjumlah sekitar 18 ribu karyawan ini siap mengawal implementasinya di lapangan agar tidak sampai terjadi ekses-ekses seperti kerugian negara, kerusakan lingkungan maupun beragam bentuk penyalahgunaan wewenang.

"Karyawan Perhutani meminta agar program tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan dapat memperkuat kelangsungan bisnis Perum Perhutani sesuai janji pemerintah," demikian bunyi  pernyataan sikap segenap karyawan Perum Perhutani itu. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved