Breaking News:

Berita Nasional

Jhoni Allen Marbun Tuntut AHY Ganti Rugi Rp 55,8 Miliar Atas Pemecatan dari Partai Demokrat

Jhoni Allen Marbun melalui tim kuasa hukumnya menuntut Ketua Umum Partai Demokrat AHY membayar ganti rugi materiel dan imateriel atas pemecatan diriny

Editor: m nur huda
Youtube Sidoel Jak
Jhoni Allen Marbun. Setelah dipecat oleh DPP Partai Demokrat, politikus senior Jhoni Allen Marbun akhirnya buka suara soal tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Jhoni Allen Marbun melalui tim kuasa hukumnya menuntut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membayar ganti rugi materiel dan imateriel atas pemecatan dirinya dari keanggotan partai sebesar Rp 55,8 miliar.

Tuntutan itu dibacakan tim kuasa hukum Jhoni Allen saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2021).

"Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebear Rp 5,8 miliar dan ganti rugi inmaterial sebesar Rp 50 miliar yang akan disumbangkan kepada panti sosial yang membutuhkan," kata tim kuasa hukum, dikutip dari Antara, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Viral Video Dosen Bingung Mahasiswa Menghilang Setelah Keluarkan Jurus Naruto Saat Kuliah Online

Baca juga: Berita Duka, Mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid Meninggal di Cimahi

Baca juga: Viral Cover Drum Dream Theater dengan Barang Bekas, Deden Dihadiahi Drum Beneran dari Mike Portnoy

Baca juga: 10 Warga Tewas Setelah 2 Desa Diserang Kelompok Teroris Niger Bersenjata, Sekolah Dibakar

Dalam gugatan tersebut, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tergugat I.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tergugat II dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan tergugat III.

Secara keseluruhan, ada sembilan tuntutan yang disampaikan tim kuasa hukum Jhoni Allen terhadap para tergugat.

Tim kuasa hukum mengatakan, pemecatan yang dilakukan partai terhadap kliennya merupakan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum," ujar tim kuasa hukum.

Kemudian, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian penggugat.

Selanjutnya, memerintahkan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan penggugat seperti semula.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved