9 Demonstran Lagi Tewas, Warga Sipil Terus Jadi Korban Kekerasan Aparat Myanmar

Insiden itu datang menjelang Hari Angkatan Bersenjata, pada hari ini, Sabtu (27/3), ketika militer akan menunjukkan kekuatannya dalam parade tahunannya. Militer juga berusaha meredam aksi demonstrasi pada hari itu.

Sanksi

Sementara itu Amerika Serikat (AS) dan Inggris muncul dengan tekanan internasional kepada junta penguasa Myanmar,di mana pada hari Kamis memberikan sanksi baru terhadap bisnis-bisnis yang dikendalikan militer.

Di Washington, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru yang menyasar Myanma Economic Holdings Public Company Limited (ed. correct) dan Myanmar Economic Corporation Limited.

Kedua perusahaan itu adalah bagian dari jaringan yang dikendalikan militer dan mencakup berbagai sektor dari pertambangan ke pariwisata. Perusahaan-perusahaan ini telah memperkaya para jenderal.

Langkah Washington membekukan aset apa pun yang dipegang oleh militer Myanmar di AS. Sanksi yang diberikan juga melarang perusahaan atau warga AS untuk berdagang atau melakukan transaksi keuangan dengan mereka yang masuk dalam daftar hitam tersebut.

"Perusahaan-perusahaan itu tidak ditujukan untuk rakyat Burma. Tindakan-tindakan ini secara khusus akan menargetkan mereka yang memimpin kudeta, kepentingan ekonomi militer, dan aliran dana yang mendukung penindasan brutal militer Myanmar," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Dalam sebuah langkah yang dikoordinasikan dengan AS, bekas kekuatan kolonial Inggris mengatakan akan membidik Myanma Economic Holdings Ltd, atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sipil dengan tokoh-tokoh militer senior di dalamnya.

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan, sanksi-sanksi itu akan membantu menguras sumber keuangan mereka atas tindakan represi militer.

Langkah-langkah AS sebelumnya telah memukul individu yang terkait dengan kudeta, sementara pemimpin junta dan komandan tentara Jenderal Min Aung Hlaing sudah masuk daftar hitam karena masalah HAM sebelumnya.

Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap 11 individu pada hari Senin lalu, dan diperkirakan akan segera menargetkan para konglomerat lain.

Tetapi, meski banyak pemerintah asing telah mengutuk tindakan militer, Thomas Andrews, pelapor khusus PBB tentang HAM di Myanmar, mengatakan, respon diplomatik itu lambat dan keluar dari langkah dengan skala krisis.

"Kondisi di Myanmar memburuk, dan kemungkinan akan jauh lebih buruk tanpa respons internasional segera, kuat, untuk mendukung mereka yang dikepung," katanya, menyerukan pertemuan puncak darurat tentang krisis tersebut. (Tribunnews)