Breaking News:

Berita Semarang

BPKP Siap Dampingi Program Pembangunan di Jateng, Sasar Lima Sektor

BPKP rumuskan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan, pendampingan, perencanaan, dan pembangunan.

Tribun Jateng/Akhtur Gumilang
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kanan) memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan setelah Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (26/3/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rumuskan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan, pendampingan, perencanaan, dan pembangunan bersama seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah, Jumat (26/3/2021) pagi ini. 

Hal tersebut diperlukan agar memastikan program prioritas pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan target yang telah dicanangkan. 

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menekankan, pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam proyek prioritas nasional.

Dalam hal ini, lanjut Ateh, pihaknya akan menyasar lima sektor antara lain, soal pendidikan, kemiskinan, kesehatan, pariwisata, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Ateh kepada Tribunjateng.com, seusai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dia menjelaskan, dengan program yang semakin selaras antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka gerak pembangunan bangsa bisa lebih terintegrasi. 

Untuk mewujudkan itu, kata dia, pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional. 

Sebab, menurutnya, hal ini berkaitan dengan uang negara, dimana anggaran saat ini sangat terbatas karena salah satunya fokus penanganan wabah pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, BPKP telah merancang pengawasan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program, kegiatan/sub-kegiatannya. 

Misalnya, pada sektor pariwisata yang perlu dilakukan perencanaan terintegrasi. Dalam hal ini, dia mengatakan, bukan hanya Dinas Pariwisata saja yang bertindak, melainkan perlu integrasi dengan jajaran dinas terkait lainnya.

Halaman
12
Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved