BPKP Siap Dampingi Program Pembangunan di Jateng, Sasar Lima Sektor

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rumuskan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan, pendampingan, perencanaan, dan pembangunan bersama seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah, Jumat (26/3/2021) pagi ini. 

Hal tersebut diperlukan agar memastikan program prioritas pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan target yang telah dicanangkan. 

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menekankan, pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam proyek prioritas nasional.

Dalam hal ini, lanjut Ateh, pihaknya akan menyasar lima sektor antara lain, soal pendidikan, kemiskinan, kesehatan, pariwisata, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Ateh kepada Tribunjateng.com, seusai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dia menjelaskan, dengan program yang semakin selaras antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka gerak pembangunan bangsa bisa lebih terintegrasi. 

Untuk mewujudkan itu, kata dia, pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional. 

Sebab, menurutnya, hal ini berkaitan dengan uang negara, dimana anggaran saat ini sangat terbatas karena salah satunya fokus penanganan wabah pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, BPKP telah merancang pengawasan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program, kegiatan/sub-kegiatannya. 

Misalnya, pada sektor pariwisata yang perlu dilakukan perencanaan terintegrasi. Dalam hal ini, dia mengatakan, bukan hanya Dinas Pariwisata saja yang bertindak, melainkan perlu integrasi dengan jajaran dinas terkait lainnya.

"Karena untuk mengembangkan sektor pariwisata, diperlukan juga infrastruktur yang mumpuni. Seperti akses jalan yang layak, kegiatan ekonomi warganya, dan lain-lain. Nah, BPKP hadir untuk dapat memastikan keselarasan program strategis itu, antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di Provinsi Jawa Tengah.

“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda di Jawa Tengah dalam membangun tata Kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik," ungkapnya.

Ganjar menyambut baik dan sepakat untuk bersama-sama dengan BPKP fokus mengawal program pembangunan yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Termasuk, lanjut dia, pengawasan program pembangunan hingga ke tingkat pemerintahan desa (pemdes).

Diketahui, Proyek strategis nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 terdiri dari 6 ruas jalan tol, 1 bandar udara, 7 bendungan, 2 sistem penyediaan air minum, 4 jalur kereta api, dan 3 kawasan industri, serta program sertifikasi lahan. 

Selain itu, BPKP juga telah menetapkan dua isu strategis daerah yang menjadi objek pengawasan tematik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yaitu pengawasan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, dan pengawasan atas revitalisasi pabrik gula. (*)