Jokowi Minta Bupati Fokuskan APBD Hanya untuk Program Prioritas, Wabub: Pemkab Tegal Siap

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), mengajak seluruh bupati agar fokus menganggarkan belanja pembangunan daerahnya pada program prioritas mengingat dana APBN dan APBD yang terbatas di masa pandemi Covid-19. 

Arahan ini disampaikan Jokowi secara virtual dari Istana Negara saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2021, Jumat (26/3/2021) lalu. 

“Program prioritas harus terus dikawal dan dikonsolidasikan anggarannya. Rencana APBD harus dilihat, dibuka dan dicek secara detail. Perhatikan output dan outcomenya, jangan dibelanjakan untuk banyak pos.

Coba lakukan pada dua hal saja yang itu menjadi skala prioritas dan tentunya program tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak,” ujar Jokowi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (28/3/2021). 

Selain itu Presiden Jokowi juga mengingatkan para bupati untuk membuat perencanaan program yang matang serta menerapkan manajemen pengawasan. 

Hal ini penting agar output yang dihasilkannya memiliki kualitas yang baik dan bisa bermanfaat.

Jokowi juga berpesan agar pemulihan ekonomi di masa pandemi bisa diarahkan pada program kegiatan padat karya dan membantu perkembangan UMKM. 

Lebih dalam, Jokowi minta agar belanja proyek, barang dan jasa pemerintah mengutamakan produk lokal. Tujuannya agar ada demand atau permintaan dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

“Terakhir, saya menitip pesan kepada para bupati untuk terus memantau perkembangan Covid-19 di daerahnya agar kasusnya tidak melonjak. Tracing, Testing, Treatment atau 3T harus tetap dilakukan dan jangan lengah. Selanjutnya, tolong kawal program vaksinasi sampai ke desa-desa. Dahulukan tempat yang memiliki interaksi tinggi dan terapkan skala prioritas untuk penerimanya. Ini penting karena vaksin kita masih terbatas,” tutupnya.

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya melaporkan Munas kelima Apkasi ini seharusnya dilaksanakan tahun 2020 lalu, namun harus ditunda hingga 2021 ini karena pandemi Covid-19 serta adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah.

Anas mengatakan, bupati se-Indonesia saat ini terus mengoptimalkan dan mengawal efektifitas belanja daerahnya sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, sekalipun dihadapkan pada refocusing anggaran. 

“Di tengah situasi pandemi dan tantangan fiskal ini, para bupati kita terus berkomitmen memberikan perhatian lebihnya pada pembangunan desa, pertanian, perikanan, dan UMKM,” katanya.

Sebelumnya, pada pra Munas, para bupati juga telah membahas pemulihan ekonomi berbasis pariwisata dengan memulihkan sektor ekonomi kreatif.

Daerah yang memiliki potensi pariwisata akan mendorong pertumbuhan wisata desa yang ditopang dengan kreatifitas serta aksesibilitas yang baik untuk menggerakan ekonomi lokal.

“Kami berharap ke depan upaya strategi pemulihan ini bisa lebih mengutamakan kekuatan lokal dan merata ke seluruh daerah di luar destinasi prioritas,” jelasnya.