Breaking News:

Berita Sragen

Bupati Sragen Kusdinar Tegaskan Tak Ikut Campur Pengisian Perdes

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni S tegaskan tidak akan ikut campur dalam pengisian perangkat desa.

Tribun Jateng /Mahfira Putri Maulani
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tegaskan tidak akan ikut campur dalam pengisian perangkat desa baik melalui jalur mutasi maupun penjaringan.

Yuni sapaan akrabnya itu melanjutkan pengisian perangkat desa mutlak menjadi kewenangan Kepala Desa (Kades) dengan persetujuan dirinya. Pengisian perdes sesuai kebutuhan para kades masing-masing. 

Dirinya juga menekankan pengisian perdes dengan mutasi dan penjaringan bisa dilakukan dalam setahun, tidak perlu menunggu seluruh desa lain. 

Pihaknya baru memberikan izin kepada sejumlah desa dan langsung diproses. Setelah selesai baru penjaringan dan penyaringan.

Yuni mengaku dirinya sempat dimintai tolong oleh pejabat luar Kabupaten Sragen untuk menitipkan saudara pejabat tersebut menjadi perdes di Sragen.

Namun Yuni menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam perekrutan perangkat desa. Penegasan itu sempat dipertanyakan oleh pejabat luar Kabupaten Sragen tersebut, namun Yuni mengaku sebagai kepala daerah harus memberikan contoh yang baik dan cerminan bagi seluruh masyarakat.

"Bupati tidak boleh terlibat dalam perekrutan perangkat desa. Banyak yang ingin menitip ke saya tapi saya tegaskan saya tidak mau terlibat."

"Integritas yang saya bangun selama ini, saya berusaha jujur, lurus. Saya minta juga Kades menjaga integritas, tidak main uang" tegas Yuni.

Yuni menyampaikan penegasan tersebut harus disampaikan agar tidak menjadi pertanyaan kepala desa dan stigma bahwa bupati bisa dititipi jabatan oleh siapapun.

Dalam pelaksanaan pengisian perdes pun, Yuni memberi kebebasan kepada kades untuk memilih lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) untuk uji kompetensinya.

"Yang penting lembaga itu sudah bekerjasama dengan Pemkab Sragen. Kalau ada pihak yang keberatan, silahkan jawab," tegas Yuni.

Sementara itu untuk penuruan jabatan di desa sesuai dengan kebutuhan dikatakan Yuni tidak boleh dilakukan Selesai Bayan ke Staff biasa.

"Itu namanya demosi bukan mutasi. Di pemerintahan pun orang melakukan demosi itu atas dasar kesalahan yang fatal, tidak elok."

"Kewenangan kepala desa tidak seperti kewenangan bupati boleh geser begitu saja. Tetap harus sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya. (*)

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved