Breaking News:

Berita Pekalongan

Bupati Asip Melarang ASN Pemkab Pekalongan Mudik

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi melarang aparatur sipil negara (ASN) ajukan izin mudik. Jika tetap ada ASN yang mengajukan.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: rival al manaf
Istimewa
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat melantik pengurus PWI Kabupaten Pekalongan. 

Penulis : Indra Dwi Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi melarang aparatur sipil negara (ASN) ajukan izin mudik.

Jika tetap ada ASN yang mengajukan, Pemkab tak akan menghiraukannya.

"Di lingkungan Pemkab Pekalongan banyak ASN yang berasal dari berbagai daerah. Tetapi Insyaallah para ASN di Kabupaten Pekalongan ini sudah memahami aturan main, sehingga tidak mengajukan ijin untuk mudik pada hari itu.".

"Apabila ada ASN mengajukan cuti, pemerintah kabupaten juga tidak akan mengijinkan, dalam rangka mengamankan instruksi dari pemerintah pusat terkait larangan mudik," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Senin (19/4/2021).

Bupati Asip juga siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran 2021.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 443.1/01615/2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi Covid-19.

"Di dalam surat edaran tersebut ASN dilarang mudik atau berpergian ke daerah sejak tanggal 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu harus memperoleh surat tugas dan mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah."

"Kemudian ASN juga tidak boleh mengajukan cuti selama pembatasan tersebut. Kecuali cuti melahirkan dan sakit," imbuhnya.

Asip menambahkan, apabila ada ASN yang nekat melanggar surat edaran tersebut akan diberikan sanksi hukuman disiplin.

"Apabila ada yang melanggar diberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang menejemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," tambahnya. (Dro)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved