Breaking News:

Liputan Khusus

Dilema Tanah Dinyatakan Musnah Tapi Warga Punya Bukti Sertifikat

Ada dua kendala yang mencuat. Yaitu masalah pembebasan lahan milik warga, dan lahan yang akan dilewati tol ada yang berupa laut, karena abrasi dan rob

tribunjateng/DOK
FOTO DOKUMEN warga melintasi jalan di Sayung yang telah termakan banjir rob 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pembangunan tol Semarang-Demak yang digadang-gadang bisa selesai tahun 2022, ada dua kendala yang mencuat. Yaitu masalah pembebasan lahan milik warga, dan lahan yang akan dilewati tol ada yang berupa laut, karena abrasi dan rob.

Tanah yang berupa laut tersebut, bisa disebut sebagai tanah musnah. Namun ada beberapa warga yang memiliki sertifikat tanah (berupa laut) tersebut. Menurut UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah musnah merupakan salah satu ayat yang membuat statusnya dihapuskan. Baik itu tanah dengan status SHM, HGB, maupun HGU.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sigit Rahmat, menjelaskan apabila mengacu pada undang-undang, pemerintah tidak berhak memberikan ganti untung kepada pemilik tanah, yang tanahnya sudah berstatus musnah.

"Tanah musnah itu rata-rata karena faktor alam. Bisa abrasi, bisa gempa bumi, dan lain sebagainya. Seperti tanah musnah yang terdampak pembangunan tol Semarang-Demak, seharusnya pemerintah tidak berhak untuk memberikan ganti untung. Karena statusnya dihapuskan secara otomatis. Namun, warga menolak karena musnahnya tanah bukan karena salah mereka," jelasnya.

Walaupun pemilik tanah masih memegang sertifikat tanahnya, namun ketentuan di dalam undang-undang tidak bisa dielakkan lagi. Tetapi, untuk pertama kalinya di Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan tim dari Kementerian ATR/BPN akan membentuk Permen terkait permasalahan ini.

"Kalau hanya mengacu pada Undang-undang sebelumnya, tanah musnah tidak perlu mendapatkan ganti untung. Namun ini kan permasalahan sosial. Pak Gubernur ingin warga pemilik tanah musnah juga mendapatkan ganti untung, namun dalam bentuk tali asih atau kerohiman," ucapnya.

Perkembangan terakhir yang disampaikan oleh Sigit, bahwa pihak dari Gubernur Jawa Tengah, Kementerian ATR/BPN, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah melakukan koordinasi untuk membentuk Peraturan Menteri. Peraturan Menteri tersebut selanjutnya akan diusulkan menjadi Undang-undang.

Pertama di Indonesia
"Permasalahan ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Pemberian ganti untung untuk tanah musnah baru akan pertama kali dilakukan di Kota Semarang. Maka, apabila sudah ada Peraturan Menteri terkait ganti untung tanah musnah, nanti akan langsung diusulkan sebagai Undang-undang," tambah Sigit.

Tak semua tanah di Kota Semarang yang terdampak pembangunan tol Semarang-Demak berstatus tanah musnah. Ada pula 9 bidang tanah yang masih berwujud namun tidak seutuhnya ada, sesuai dengan luasan yang tertera pada sertifikat.

"Tidak hanya tanah musnah saja yang terdampak pembangunan tol. Ada pula tanah yang sebagian masih utuh. Misal di sertifikat tertulis luas 3.000 meter persegi, tapi yang utuh tinggal 1.000 meter, ya pemerintah hanya mengganti yang utuh saja. Yang sudah jadi laut tetap dianggap musnah. Dari 9 bidang tanah itu pemerintah sudah memberikan ganti untung sebanyak Rp 394 miliar," bebernya. (tim)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved