Breaking News:

Liputan Khusus

Zuhry Tolak Tanahnya Dihargai Rp 140 Ribu/Meter untuk Tol Semarang-Demak

Zuhry Tolak Tanahnya Dihargai Rp 140 Ribu/Meter untuk Tol Semarang-Demak. Dia ingin semeter Rp 250 ribu.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seorang pemilik lahan di Desa Loireng, Sayung, Demak Zuhry mengaku belum mencapai kesepakatan harga dengan Pemerintah dalam proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Ia beralasan tawaran yang diajukan terlalu murah.

Sebagai warga negara yang baik, ia mengaku bersedia melepas tanahnya untuk dibeli pemerintah guna pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Hanya saja hingga saat ini antara kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan harga.

"Saya bersedia kalau tanah saya dibeli. Sebab ini kan proyek nasional yang harus didukung. Tapi harga belum sepakat," kata Zuhry, Senin (26/4).

Dijelaskannya, pengembang proyek mengajukan harga untuk tanah tambak miliknya senilai Rp 140 ribu per meter. Sedangkan dirinya mematok harga Rp250 ribu per meter.

"Saya kasih contoh pemilik lahan di Desa Sidogemah jenisnya rawa saja dihargai Rp 250 ribu per meter. Sedangkan ini tanah saya produktif untuk tambah dihargai hanya Rp 140 ribu, saya maunya minimal sama lah dihargai Rp 250 ribu per meter," ujarnya.

Sebelum adanya proyek jalan tol Semarang-Demak, Zuhry mengaku tanah miliknya pernah ditawar oleh pengusaha pemilik pabrik Rp 250 ribu per meter untuk tanah seluas 4.850 meter persegi.

Sedangkan di proyek tol Semarang-Demak ini, tanah miliknya yang terdampak tidak seluruhnya, namun hanya 1.850 meter persegi saja. "Saat sosialisasi katanya akan dibeli seluruhnya, tapi realisasinya tidak begitu, hanya yang terkena tol saja, seluas 1.850 meter persegi," ujarnya.

Zuhry yang kini tinggal di Pucang Gading, Mranggen, Demak itu mengaku sebelum adanya proyek tol, tanah tambak miliknya itu disewakan dengan harga Rp 10 juta per tahun. Namun dengan adanya pengerjaan proyek tol ini tidak ada nelayan yang bersedia menyewa.

Ketidaksepakatan harga menurutnya masih masuk akal, sebab tanah yang kini telah menjadi lautan seperti di daerah Desa Sidogemah, Purwosari, Bedono, Tambaksari bisa dihargai Rp 250 ribu.

Bahkan ada pemilik lahan yang lokasinya bersebelahan di dekat asetnya bisa dihargai Rp800 ribu per meter. Ia mengaku sudah mengadu ke berbagai pihak terkait permasalahan yang dihadapinya, seperti DPRD Kabupaten Demak, DPRD Jateng, Gubernur Jateng.

"Rencananya uang dari hasil penjualan proyek tol Semarang-Demak ini akan saya gunakan untuk membeli tanah lagi di lokasi lain. Sedagkan untuk kebutuhan sehari-hari saya cukup dari usaha yang saya miliki," imbuhnya.

Humas Lembaga Perlindungan Hukum (LBH) Bulan Bintang Jawa Tengah, Salsabila Sofi SH menilai, prosedur pembebasan lahan sudah diatur dalam UU. Terjadi perbedaan harga antara pemilik lahan dan pemerintah atau tim appraisal itu hal wajar. Menjadi tidak wajar jika perbedaan ini tidak ada titik temu. "Tentu saja demi kepentingan Nasional maka konflik ini harus segera diselesaikan," kata Sofi sapaan akrab Salsabila Sofi SH.

Jika terjadi beda pendapat, dikembalikan kepada UU yang berlaku. Yaitu Pasal 123 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 10 huruf b UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berbunyi: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Juga mengacu pada Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (5) UU 2/2012 mengatur bahwa musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dilaksanakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah bersama dengan penilai dengan para pihak yang berhak. Namun, berdasarkan Pasal 37 UU 2/2012 yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, musyawarah tersebut dilakukan oleh lembaga pertanahan.

Dijelaskannya, Prosedur dari pembebasan Lahan yang benar secara hukum harus mengacu pada UU No 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. (tim)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved