Breaking News:

Ngopi Pagi

FOKUS: Puasa Mudik dan Nilai Keteladanan

emi mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus positif Covid-19, pemerintah kembali menerapkan larangan mudik. Bahkan, aturannya lebih terperinci.

tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
RUSTAM AJI wartawan Tribun Jateng 

Ditulis oleh Wartawan Tribun Jateng, Rustam Aji

TRIBUNJATENG.COM - Demi mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus positif Covid-19, pemerintah kembali menerapkan larangan mudik. Bahkan, tahun ini aturannya lebih terperinci, termasuk sampai sanksi bagi mereka yang tetap nekat mudik. Pelarangan mudik dengan jelas tidak boleh dilakukan pada 6-17 Mei 2021 berdasar Surat Edaran 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Namun, tak lama kemudian surat edaran tersebut diperkuat dengan addendum aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik. Adendum yang diteken pada 21 April 2021 itu mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Sebab, pemerintah mengendus banyak masyarakat yang bakal mencuri start mudik.

Meski begitu, hal tersebut tak menciutkan nyali bagi pemudik. Mereka tetap nekat mudik dengan berbagai cara. Di sisi lain, pihak aparat keamanan seolah juga tak mau kalah, dengan melakukan penyekatan-penyekatan di jalur-jalur tikus yang kemungkinan bakal dilalui para pemudik, termasuk juga tol. Toh begitu, hingga memasuki H+1 larangan mudik, masih banyak masyarakat yang tetap nekat.

Pada tulisan saya sebelumnya, 19 April 2021 lalu, sudah saya singgung, di balik alasan mudik. Bahwa mudik bukan soal orang kampung atau orang kota. Tapi mudik adalah sikap tentang cara menghargai kampung halaman; tanah kelahiran dan bumi pijakan para leluhur. Mudik, persis seperti orang yang sehari-hari bekerja. Orang bekerja di kantor pun butuh pulang. Kemana pun kita pergi dan berjalan, pasti ingin pulang. Ya, pulang ke tempat yang membahagiakan; pulang ke orangtua, pulang ke kampung halaman, dan pulang ke rumah.

Dan, hal itu tak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan, kecanggihan teknologi saat ini, di mana orang bisa melakukan pertemuan-pertemuan virtual, tak bisa menggantikan mudik. Kehadiran fisik adalah syarat utama. Pemudik ingin melihat secara langsung terkait apa yang sedang terjadi dengan keluarganya, sahabatnya, dan kampung halamannya.

Dengan melihat fakta tersebut, pemerintah mau tak mau harus mempersiapkan hal terburuk setelah lebaran, di mana kemungkinan kasus corona melonjak. Sebab, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang melakukan mudik. Suka tidak suka, ketika mereka (pemudik) kena corona, yang terkena dampaknya pemerintah juga.

Barangkali hal yang patut dipertanyakan adalah kenapa banyak pemudik yang lolos? Mestinya, bila aturan di atas diberlakukan secara baik, eksodus pemudik dapat dicegah.

Sebenarnya, dari situ, kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang sebuah nilai kejujuran dan kedisiplinan. Kejujuran itu ada pada hati nurani. Pangkal dari semua itu, sebenarnya karena sikap bohong lebih mendominasi. Sementara, nilai kejujuran hanya dijadikan sebuah simbol. Bahkan, ada pameo, ketika bisa membohongi atau mengelabui, menjadi sebuah kebanggaan.

Berbicara tentang kejujuran dan kedisiplinan, kita bagai melihat cermin retak. Di mana, masing-masing melihat kebenaran berdasarkan serpihan cermin yang mereka pandang.

Karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah keteladanan. Bila masyarakat banyak yang tak berbuat jujur dan disiplin, karena mungkin sudah tidak ada nilai keteladanan yang bisa dipetik dari kebanyakan pejabat. Patutlah kiranya para pejabat juga perlu introspeksi terkait nilai-nilai keteladanan sehingga masyarakat bisa patuh terhadap aturan yang ada. Sehingga puasa mudik atau pelarangan mudik benar-benar ditaati masyarakat. (*)

Penulis: rustam aji
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved