Kesiapan Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Menjelang, Selama dan Setelah Libur Idul Fitri 2021

“Permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kep. Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dll.),” ungkap Menko Airlangga.

Sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Satgas Covid-19, dikoordinasikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) di wilayah: (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) Jawa Timur; (5) Sumatera Utara; (6) Nusa Tenggara Barat; (7) Kepulauan Riau; (8) Kalimantan Barat; dan (9) Kalimantan Utara.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Setelah masuk ke masa pelarangan mudik, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi rata-rata hingga lebih dari -61%. Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga -33,1%.

Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas POLRI, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, pemeriksaan kendaraan yang dilakukan sbb:

jumlah yang diperiksa 113.694 kendaraan; j

umlah yang diputar balik 41.097 kendaraan;

pelanggaran travel gelap 346 kendaraan.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM).

Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di Zona Merah dan Oranye, dilarang untuk buka/operasi. Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat” ujar Menko Airlangga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan/ peniadaaan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat, dan ia pun mengapresiasi Polri/ TNI/ Pemda yang sudah melakukan usaha penyekatan yang baik.

Ditunjukkan pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei) terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20%-30%), karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku 1 hari. Hal ini menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 mei, sehingga setelah tanggal itu terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik, dengan rincian jumlah rata-rata penumpang harian sbb:

angkutan jalan (-83,4%),

angkutan laut (-33,9%),