Breaking News:

Investasi di Jateng

Alasan Kenapa Perubahan RPJMD Dukung Investasi di Jateng

Pemprov dan DPRD Jateng menyepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Penulis: Ruth Novita Lusiani
Editor: Catur waskito Edy
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Diskusi Publik Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pemprov dan DPRD Jateng menyepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dengan hal itu.

Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023 ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target-target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi, terlebih di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini.

Wakil Ketua Pansus, Hadi Santoso mengatakan, perubahan RPJMD yang dilakukan nantinya akan ramah dengan investor.

Esensi perubahan bakal disinergikan dengan kebutuhan investasi yang diprediksi akan menggeliat.

"Kami menyambut baik besarnya investasi di Jateng. Sugeng rawuh para investor. Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna menyinergiskan semua kebutuhan pembangunan di Jateng," katanya, Rabu (26/5).

Menurut dia, geliat investasi di Jateng saat ini tercatat mencapai lebih dari Rp 150 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di provinsi ini, khususnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK).

Hadi menuturkan, penyesuaian kebijakan infsatruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan, serta dukungan pengembangan pariwisata di Jateng harus dilakukan.

Hal itu juga karena disetujuinya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No. 109/2020, yakni tentang Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang.

"Kebangkitan ekonomi di depan mata. Segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved