Investasi di Jateng

Alasan Kenapa Perubahan RPJMD Dukung Investasi di Jateng

Pemprov dan DPRD Jateng menyepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Diskusi Publik Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pemprov dan DPRD Jateng menyepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dengan hal itu.

Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023 ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target-target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi, terlebih di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini.

Wakil Ketua Pansus, Hadi Santoso mengatakan, perubahan RPJMD yang dilakukan nantinya akan ramah dengan investor.

Esensi perubahan bakal disinergikan dengan kebutuhan investasi yang diprediksi akan menggeliat.

"Kami menyambut baik besarnya investasi di Jateng. Sugeng rawuh para investor. Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna menyinergiskan semua kebutuhan pembangunan di Jateng," katanya, Rabu (26/5).

Menurut dia, geliat investasi di Jateng saat ini tercatat mencapai lebih dari Rp 150 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di provinsi ini, khususnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK).

Hadi menuturkan, penyesuaian kebijakan infsatruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan, serta dukungan pengembangan pariwisata di Jateng harus dilakukan.

Hal itu juga karena disetujuinya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No. 109/2020, yakni tentang Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang.

"Kebangkitan ekonomi di depan mata. Segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia memberikan gambaran secara umum revisi yang akan dilakukan. Selain terkait dengan penyiapan menyambut percepatan ekonomi, juga soal besaran potensi pendapatan, prioritas anggaran, target, serta sasaran pembangunan 2022 dan 2023.

"Ini namanya semangat enterprenuer government. Akan kami dorong agar pendapatan sektor non-pajak meningkat, serta prioritas menekan angka kemiskinan dan pengangguran harus muncul dalam revisi RPJMD ini," paparnya.

Legislator yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng itu menjelaskan, revisi RPJMD mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat covid-19, di mana menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 11,9 persen, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 persen, pengangguran terbuka sebesar 5,67 persen, dan lebih dari 65 ribu pekerja terdampak, baik di-PHK ataupun dirumahkan.

"Revisi RPJMD ini harus membawa aura optimis, karena optimistis dalam memprediksi (adalah) bagian dari doa," imbuhnya.

Sebelumnya, saat ground breaking bangunan pabrik di KIT Batang baru-baru ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menerangkan realiasi investasi kuartal I/2021 yakni sebesar Rp 12,26 triliun. Angka itu merupakan 22,9 persen dari target 2021 yakni sebesar Rp 53,3 triliun.

"PMA terbesar di sektor listrik, gas air, tekstil, alas kaki, dan barang dari kulit. Sedangkan PMDN terbesar sektor mineral, nonlogam, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi," jelasnya. (mam)

Baca juga: King Mobilindo Rajanya Mobil Bekas Semarang

Baca juga: Seperti Apa Revisi Pemerintah Aturan soal E-Commerce demi Persaingan Sehat, Ini Kata Mendag

Baca juga: Forum Mahasiswa  Liya Yuliyani : Setelah Lebaran, Badan Ikut Lebar?

Baca juga: Kisah Perjalanan Mantan Loper Koran Jadi Pangkostrad, Ternyata Masih Keturunan Sunan Gunung Jati

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved