Fokus : PTM (Kembali) Terancam

oleh Deni Setiawan

Wartawan Tribun Jateng

JULI 2021, bulan yang paling dinanti para peserta didik maupun orangtua. Dimana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bakal diterapkan.

Di Tahun Ajaran 2021/2022, para siswa kembali belajar di sekolah selama sekira setahun ini menimba ilmu secara jarak jauh (daring). Sebagai permulaan, disamping membuka pendaftaran PPDB, pihak sekolah juga disibukkan menata kembali segala syarat protokol kesehatan yang dibutuhkan.

Termasuk penataan ruang kelas. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, siswa yang masuk maksimal 25 persen dari total kapasitas ruang kelas. Maksimal 2 jam belajar dalam sehari serta 2 kali di tiap pekan.

Syarat mutlak lain yang harus dipenuhi menyelenggarakan PTM terbatas itu, tenaga pendidik dan kependidikan juga harus disuntik vaksin serta sekolah berada di zona hijau.

Tetapi berkaca pada kasus Covid-19 saat ini, akankah segala rencana dan persiapan bakal terealisasi? Itulah yang kini menjadi kekhawatiran, utamanya para orangtua.

Ada kegelisahan ketika menyaksikan kondisi di nyaris sebagian wilayah kembali menerapkan PPKM mikro. Sebagai contoh di Jawa Tengah.

Kasus itu sedang melonjak drastis bahkan disebut-sebut sebagai gelombang kedua. Untuk data saat ini, setidaknya ada delapan daerah berstatus zona merah. Di provinsi ini pula oleh Satgas Penanganan Covid-19 Pusat tercatat terbanyak dalam penambahan kasus, mencapai 1.489 kasus. Disusul Jabar ada 1.073 kasus.

Data Dinkes Jateng, ada penambahan 1.298 kasus aktif atau total menjadi 11.165 per Selasa (8/6). 504 orang sembuh dan 74 di antaranya meninggal dunia.

Perlu digarisbawahi, klaster keluarga disebut sebagai pemicu melonjaknya kasus Covid-19. Bentuk abai protokol kesehatan itu besar kemungkinan akibat rasa jenuh (bosan) menghadapi masa pandemi ini.

Objek wisata terpaksa harus ditutup kembali, pusat perbelanjaan diperketat dan dibatasi jam operasional. Maka orang pun khawatir bagaimana nanti PTM di sekolah dilaksakan, meski terbata.

Sebut saja Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), meminta pemerintah agar tidak terlalu memaksa merealisasikan PTM terbatas itu. Meski ada desakan-desakan.

“Kami apreasiasi sudah ada buku panduan pembelajaran tersebut secara lengkap untuk persiapannya. Tetapi jangan lupakan risiko eksternalnya,” kata Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G.

Tidak patuhnya prokes di masyarakat, bisa berimbas di sekolah. Pihak sekolah tentu pula tak bisa sepenuhnya disalahkan apalagi dituntut ketika terjadi penularan. Yang bisa dilakukan hanyalah sekadar meminimalisir risiko dan menegakkan aturan.