Breaking News:

Berita Tegal

Reforma Agraria, Peluang Petani Gurem Tambah Lahan Garapan.

Reforma agraria sebagai program strategis nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: rival al manaf
Istimewa
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, saat menghadiri Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses GTRA Kabupaten Tegal, di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tegal, Rabu (9/6/2021) lalu.   

Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI –  Reforma agraria sebagai program strategis nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria struktural terus dikejar pencapaiannya. 

Program ini pun tidak terbatas pada sertifikasi tanah dan perhutanan sosial, melainkan juga redistribusi tanah kepada yang berhak. 

Dalam konteks ini, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Tegal memiliki peran penting, salah satunya melaksanakan penataan aset dan akses pada tanah objek reforma agraria (TORA), agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber ekonomi dan kemakmuran.

Baca juga: Tingkatkan Soft Skill Mahasiswa, BEM Psikologi USM Gelar LDK

Baca juga: Bupati Kudus HM Hartopo Optimalkan Isolasi Terpusat di Kudus, Termasuk Rusunawa

Baca juga: Update Virus Corona Jawa Tengah Minggu 13 Juni 2021

Pernyataan tersebut mengemuka saat berlangsung Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses GTRA Kabupaten Tegal, di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tegal, Rabu (9/6/2021) lalu. 

Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN Kabupaten Tegal Muhammad Fadhil berharap, keberadaan GTRA Kabupaten Tegal dapat membantu mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai TORA untuk didistribusikan kepada petani penggarap.

Tanah tersebut, lanjut Fadhil, bisa berupa tanah negara atau bekas tanah hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai atas tanah yang sudah habis masa pakai atau jangka waktunya serta tidak digunakan lagi oleh pemegang hak.

"Sehingga melalui reforma agraria ini, kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar semakin terbuka dan lapangan kerja baru berpeluang tercipta," kata Fadhil, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (13/6/2021). 

Sementara itu, lanjutnya, dengan skema pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat, sengketa dan aneka persoalan di tingkat tapak pun akan dapat diselesaikan.

Pembentukan GTRA itu sendiri didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved