Breaking News:

Berita Tegal

PPKM Mikro Diperpanjang, Wabup Tegal Ardie: Kami Siap

Lonjakan kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah wilayah termasuk Jawa Tengah membuat pemerintah mengambil langkah taktis, salah satunya pemberlakuan pemb

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: m nur huda
ISTIMEWA/ Humas Pemkab Tegal
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, saat memimpin rapat yang dihadiri kepala organisasi perangkat daerah, Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Bimo Budi Hartono, dan Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro, untuk merumuskan langkah penanganan segera guna menekan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal, Senin (14/6/2021) lalu.  

Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Lonjakan kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah wilayah termasuk Jawa Tengah membuat pemerintah mengambil langkah taktis, salah satunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diperpanjang mulai tanggal 15-28 Juni 2021. 

Pemerintah pun meminta unsur TNI dan kepolisian mengawal ketat pelaksanaannya di lapangan.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada rapat koordinasi evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM mikro secara daring, Senin (14/6/2021) lalu. 

Hartarto mengungkapkan, kegiatan perkantoran di zona merah dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas normal. 

Sedangkan di zona kuning, jumlah orang yang bekerja di kantor dibatasi sampai 50 persen dari kapasitas normal.

Pada masa PPKM yang diperketat ini kegiatan belajar mengajar mengikuti keputusan menteri pendidikan. Namun, untuk kecamatan dengan kategori zona merah, 100 persen daring. 

Pada zona tersebut rumah makan, restoran, dan mal tetap beroperasi dengan jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari daya tampungya. Sedangkan jam operasional bukanya dibatasi sampai pukul 21.00 WIB.

Pembatasan di kecamatan zona merah ini juga berlaku untuk kegiatan peribadatan, dimana warga melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. 

Hal ini, lanjut Hartarto akan ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah harus menerapkannya di wilayah masing-masing.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved