Breaking News:

Berita Jakarta

WARNING! Utang Negara Melonjak Selama Pandemi Covid, BPK Khawatir Pemerintah Tak Bisa Bayar Utang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan penambahan utang yang dilakukan pemerintah, setelah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat

Editor: Catur waskito Edy
KOMPAS.COM
Ilustrasi uang ratusan juta rupiah raib milik korban asuransi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan penambahan utang yang dilakukan pemerintah, setelah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat pada 2020.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) dan penerimaan negara, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna,dalam Rapat Paripurna DRI RI, Selasa (22/6).

Menurutnya, pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. "Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tetapi trendnya menunjukan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah," kata Agung.

Agung pun menyebut, indikator kerentanan utang pada tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF atau International Debt Relief (IDR). "Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen sampai 35 persen," tuturnya.

"Lalu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen sampai 6,8 persen, dan rekomendasi IMF sebesar 7 persen sampai 10 persen," sambung Agung.

Tercatat, hingga akhir Desember 2020, total utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Posisi utang tersebut, naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir 2019. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Laporan Bermasalah

BPK juga melihat adanya permasalahan yang dilakukan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, terkait pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani Covid-19.

"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan," kata Agung.

Permasalahan tersebut, kata Agung, terdiri dari enam poin, pertama mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved