Berita Jateng

Jangan Ada Korban Lagi pada Penyelenggara Pemilu Serentak 2024

Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk tidak merevisi Undang Undang, terutama UU Pemilu dan UU Pilkada.

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi
Tangkapan layar Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat saat diskusi virtual 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk tidak merevisi Undang Undang, terutama UU Pemilu dan UU Pilkada. Hal itu lantaran rencana revisi sudah ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dengan begitu, pemilihan umum serentak tetap dilaksanakan pada 2024. Pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg) (DPR, DPRD, DPD), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dalam tahun yang sama.

"Implikasinya pada 2024 ada perhelatan besar, pileg, pilpres, dan pilkada. Ini harus disiapkan baik oleh KPU. Berkaca pada 2019 (pemilu serentak) yang sedikit banyak ada dinamika. Ada catatan penting KPU, terkait beban penyelenggara di jajaran ad hoc, banyak yang kelelahan, sakit, dan wafat," kata Ketua KPU Provinsi Jateng, Yulianto Sudrajat saat membuka diskusi virtual terkait pemilu serentak 2024, Jumat (2/7/2021).

Selain dari sumber daya manusia, juga terkait surat suara yang nantinya jumlahnya banyak, ia menilai sangat rumit. Hal itu berakibat banyaknya surat suara yang tidak sah.

Penyelenggara pemilihan atau KPU, kata dia, membutuhkan dukungan terkait regulasi. Termasuk digitalisasi pemilihan, sehingga dalam prosesnya tidak dipermasalahkan karena dalam UU belum mencakup hal tersebut.

"Termasuk dalam tata cara memilih atau mencoblos, bisa saja ada penyederhanaan surat suara, sehingga tingkat kerumitan bisa teratasi," tandasnya.

KPU Jateng berkomitmen agar pemilu serentak 2024 menjadi pemilu yang lebih ramah bagi pemilih dan penyelenggara pemilu. Nantinya diharapkan pembuat regulasi yang melibatkan DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah bisa memperhatikan situasi teknis di lapangan.

Langkah berat lain penyelenggara yang bisa terjadi yakni seandainya pada 2024 pandemi covid belum mereda. Namun demikian, pihaknya sudah berpengalaman menyelenggarakan pemilu di saat pandemi yakni pada pilkada 2020 kemarin.

Sementara, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat yang menjadi narasumber dalam forum diskusi itu memberikan tekanan pemilu saat pandemi. Menurutnya, 2024 tidak lama lagi, namun pandemi saat ini masih berkecamuk.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus. Masih ada waktu untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk serta solusinya untuk meminimalkan dampak yang terjadi jika saat pemilu 2024 masih terdapat ledakan kasus covid.

"Harapan kami semua, dengan kemajuan teknologi di dunia medis dan ilmu pengetahuan, pandemi bisa selesai cepat. Dan 2024, bisa melakukan pesta demokrasi yang biasa dilakukan. Masih ada waktu bagi penyelenggara untuk mematangkan semua," kata anggota DPR/MPR dari daerah pemilihan Jateng II (Demak, Jepara, Kudus) ini.

Selain itu, catatan yang menjadi perhatiannya yakni terkait penyelenggara saat pemilu serentak 2024. Berkaca pada pemilu serentak sebelumnya pada 2019, tidak sedikit penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia.

Catatan KPU, ada sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.174 petugas mengalami sakit.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved