Breaking News:

PPKM Darurat

Bansos Tunai Rp 300 Ribu Diperpanjang Dua Bulan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300 ribu akan diperpanjang dua bulan mulai Juli hingga

Editor: Catur waskito Edy
KOMPAS.COM
Ilustrasi uang ratusan juta rupiah raib milik korban asuransi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300 ribu akan diperpanjang dua bulan mulai Juli hingga Agustus 2021, menyesuaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menkeu mengatakan, bantuan itu untuk meringankan masyarakat yang terdampak PPKM darurat.“Seperti diketahui BST ini adalah untuk 10 juta (keluarga) yang tidak mampu, keluarga miskin, dan kriterianya adalah mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (2/7).

Selain itu, kriteria lainnya yakni mereka yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan telepon untuk bisa dihubungi.

Sri Mulyani menjelaskan, BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 11,94 triliun untuk penyaluran Januari hingga April.

"Itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan. Untuk perpanjangan 2 bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus, targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi," katanya.

Ia menambahkan, perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran negara Rp 6,1 triliun untuk disalurkan. "Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April lalu yang realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta," katanya.

Sementara itu,Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali diterbitkan.

Dalam beleid tersebut juga diperintahkan untuk dilakukan percepatan proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD," demikian isi Inmendagri tersebut.

Namun, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat Covid-19, maka diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran. Realokasi tersebut diambil dari program atau kegiatan yang kurang prioritas dan dimasukkan pada anggaran bansos serta jaring pengaman sosial.

Sementara tata cara rasionalisasi atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos atau jaring pengamanan sosial berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved