Forum Mahasiswa

Forum Mahasiswa Rachmanto : PPKM dan Kontribusi Agamawan

Sudah lebih dari 14 purnama virus ini beredar di sekeliling. Di awal tahun ini, optimisme menyeruak setelah Presiden Jokowi menerima vaksin Covid-19

TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
(dari kiri) tangkapan layar Menko Marinvest yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat konferensi pers virtual terkait aturan pengetatan PPKM Darurat 

Oleh Rachmanto

Mahasiswa S3 Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM

PANDEMI belum usai. Sudah lebih dari 14 purnama virus ini beredar di sekeliling. Di awal tahun ini, optimisme menyeruak setelah Presiden Jokowi menerima vaksin Covid-19. Kemudian program vaksinasi pun dilakukan secara gencar.

Meskipun begitu, dibutuhkan waktu untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity). Sebab setelah vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia, tidak serta merta virus hilang dan pandemi usai. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap waspada untuk menghindari diri dan orang terdekatnya dari serangan virus ini.

Kesadaran untuk melakukan ikhtiar sebaik-baiknya makin diperlukan pada akhir-akhir ini. Sebab “gelombang kedua” Covid-19 sudah mulai terlihat. Data dari Covid19.go.id, hingga tanggal 30 Juni 2021, terdapat 2.178.272 kasus positif, 1.880.413 sembuh, dan 58.491 meninggal dunia.

Puncak dari gelombang pertama terjadi pada akhir Januari 2021. Kemudian kasus Covid-19 mengalami penurunan hingga pertengahan Maret 2021. Sejak saat itu, kasus Covid-19 kembali meningkat dan hingga kini telah melampaui jumlah kasus pada akhir Januari 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Upaya untuk menekan penularan virus corona secara masif perlu dilakukan semua pihak. Menyerahkan penanganan wabah hanya kepada pemerintah bukanlah langkah bijak. Sebab pemerintah memiliki berbagai keterbatasan. Di sinilah peran serta aktor-aktor lain dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dan agama menjadi penting diperhatikan.

Penalaran Publik

Menurut Bagus Laksana (2020: 95-96), pandemi menunjukkan pentingnya penalaran publik (public reasoning) yang merupakan pilar kultural dalam penanggulangan krisis. Contohnya di Amerika Serikat, public reasoning yang dominan adalah individualisme.

Ideologi kebebasan ini akhirnya mengalahkan kebaikan bersama (bonnum coomune) dan solidaritas. Hal ini mengakibatkan kebijakan publik dan protokol kesehatan tidak dilakukan karena dianggap bertentangan dengan kebebasan individu. Dalam lingkup Indonesia, penalaran publik tidak akan efektif tanpa peran agama-agama.

Berbicara agama, maka tokoh agama penting untuk berpartisipasi dalam pemberantasan Covid-19. Beberapa alasannya adalah:

Pertama, tokoh agama memiliki massa yang bisa diarahkan. Massa ini lantas akan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, ketika tokoh agama memberi nasehat agar selalu mengikuti protokol kesehatan, maka massanya juga akan mengikuti. Informasi ini akan terus disebarkan hingga semakin banyak masyarakat yang mematuhi prokes.

Kedua, tokoh agama memiliki pengetahuan agama mendalam. Dia bisa mengeluarkan pendapat berdasarkan ilmu yang dimiliki. Misalnya mengajak masyarakat untuk tidak mengunjungi daerah yang terkena wabah dengan menggunakan referensi hadist Rasulullah. Masyarakat niscaya akan mengamini karena tokoh agama memiliki otoritas dalam bidang agama.

Ketiga, tokoh agama merupakan teladan. Ucapan dan perbuatannya merupakan hal yang akan diikuti orang lain. Dalam konteks penanganan pandemi, ketika tokoh agama selalu taat protokol kesehatan (menggunakan masker saat ke masjid, membawa sajadah sendiri, tidak berjabat tangan, dsb) maka akan ditiru pengikutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved