PPKM Darurat di Kudus, Mobilitas Warga Belum Turun Signifikan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Tingkat mobilitas warga Kabupaten Kudus selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih terbilang tinggi.

Dari hasil evaluasi terakhir mobilitas warga Kudus hanya berkurang 12,2 persen.

"Kudus baru bisa menurun 12,2 persen tingkat mobilitas warganya. Sudah mulai menurun. Tapi kami targetkan untuk menurunkan mobilitas masyarakat 30 persen minimal selama PPKM Darurat," ujar Plt Asisten II Pemkab Kudus, Agung Dwi Hartono, kepada Tribunjateng.com, Jumat (9/7/2021).

Meski sudah ada penurunan pergerakan warga selama PPKM Darurat sepekan ini, kata Agung, Kudus masih terbilang kategori 'hitam' dalam urusan mobilitas warga.

Indikator untuk mengetahui pergerakan masyarakat tersebut dipantau langsung oleh pemerintah pusat.

Yang dipakai yakni Facebook mobility, google traffic, dan deteksi cahaya malam melalui satelit NASA.

"Itu evaluasi dari pemerintah pusat pakai sistem aplikasi. Alatnya juga di pemerintah pusat," tandasnya.

Agung mengatakan, warga yang notabene sebagai pengguna aplikasi Facebook bisa dideteksi pergerakannya melalui Facebook mobility.

Kemudian, untuk Google traffic dipakai untuk mendeteksi arus lalu lintas.

"Makanya dilakukan penyekatan oleh Polisi untuk mengurangi pergerakan mobilitas, karena pergerakan mobilitas salah satu indikator penyebaran Covid-19," ujar dia.

Selanjutnya deteksi cahaya dari NASA yakni ketika semakin banyak cahaya yang ada, katanya, berarti terjadi pergerakan warga di situ.

Maka dari itu, terbitlah kebijakan pemadaman sejumlah lampu penerangan jalan sebagai bentuk upaya menurunkan mobilitas warga.

Meski masih belum signifikan dalam penurunan mobilitas warga, Pemkab masih terus berupaya untuk menekan laju pergerakan warga. Di antaranya pengurangan jumlah pekerja di bidang esensial sebanyak 50 persen. Selanjutnya ASN sepenuhnya bekerja dari rumah.

"Terus pengusaha di Kudus sudah diimbau kurangi 50 persen pekerja yang berangkat," kata dia.

Yang masih menjadi persoalan, lanjut Agung, yakni adanya warga Kudus yang bekerja di daerah sekitar. Misalnya Jepara atau Pati.

"Yang bekerja ke Mayong, Jepara warga Kudus kan banyak. Terus ke Pati juga banyak. Kalau begitu pengaturan lebih ke tingkat provinsi bukan daerah. Soalnya itu sudah antardaerah," ujar dia. (*)