Benarkah Kebijakan Pembatasan Mobilitas bakal Diperpanjang Bila Hal Ini Masih Terjadi?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperkirakan bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional di 2021.

Kemungkinan besar, kebijakan yang awalnya hanya diterapkan di Jawa-Bali dan telah diperluas di 15 daerah lain di Indonesia itu bakal diperpanjang, mengingat jumlah kasus covid-19 yang masih terus melonjak, dengan mencatatkan rekor penambahan harian, di mana pada Senin (12/7) angkanya telah menembus 40.000 infeksi.

Setidaknya, kemungkinan perpanjangan kebijakan PPKM Darurat itu terlihatdari pemaparan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjoyo, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, secara virtual, Senin (12/7).
Perry menyebut, PPKM Darurat bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional di 2021.

"Berdasarkan awal asesmen Bank Indonesia menunjukkan PPKM darurat selama 1 bulan dan akan menurunkan covid-19 itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan turun menjadi sekitar 3,8 persen (prediksi-Red)," ujarnya.

Jika diteliti lebih lanjut, angka tersebut turun dibandingkan dengan prediksi sebelumnya. Bank Sentral sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,1 persen hingga 5,1 persen, dengan titik tengah 4,6 persen.

Perry menuturkan, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai akibat PPKM Darurat, seperti terjadinya penurunan angka investasi global hingga melemahnya konsumsi masyarakat akibat menurunnya mobilitas masyarakat.

Dengan proyeksi itu, dia menambahkan, BI melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak dari PPKM darurat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita akan melihat dampak PPKM ini terhadap penurunan mobilitas dan penurunan konsumsi, khususnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kami akan terus melihat indikator-indikatornya,” tandasnya.

Skenario

Adapun, Menkeu Sri Mulyani sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta. "PPKM Darurat selama 4-6 minggu perpanjangan-Red) dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tuturnya, dikutip Kompas.com.

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4-5,4 persen.

Dengan proyeksi itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN.

Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN sebesar Rp 31 triliun. Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lain.

Anggaran itu diambil dari anggaran belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun. Proses ini akan diselesaikan dalam bulan ini.